NRT, TARAKAN : Rumitnya pengurusan surat rekomendasi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi yang selama ini dikeluhkan nelayan tradisional di Kota Tarakan mulai mendapat perhatian serius. DPRD Tarakan memastikan akan menerapkan pola pelayanan jemput bola dengan mendatangi langsung kawasan pesisir pada Desember 2026.
Langkah ini disiapkan untuk memangkas rantai birokrasi yang selama ini mengharuskan nelayan berurusan dengan sejumlah instansi berbeda hanya untuk mendapatkan rekomendasi pembelian BBM subsidi.
Ketua Komisi II DPRD Kota Tarakan, Simon Patino, mengatakan pelayanan langsung tersebut menjadi salah satu hasil rapat gabungan Komisi II dan Komisi III bersama sejumlah instansi terkait di Ruang Komisi II DPRD Tarakan, Selasa (17/11/2026).
Pertemuan itu melibatkan UPT Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Utara, Dinas Perikanan Kota Tarakan, BPJS Ketenagakerjaan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), pihak kecamatan, KSOP, Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Kota Tarakan Rustam, serta perwakilan nelayan Tanjung Batu dan Tanjung Pasir Mamburungan.
Simon mengungkapkan, rapat tersebut menghasilkan empat poin rekomendasi yang ditargetkan mulai ditindaklanjuti pada Desember mendatang. Salah satu langkah utamanya adalah menghadirkan pelayanan terpadu langsung di tengah masyarakat pesisir.
Sejumlah instansi yang selama ini terlibat dalam proses administrasi, mulai dari PTSP, KSOP, BPJS Ketenagakerjaan, Disdukcapil, Dinas Perikanan Kota hingga Dinas Perikanan Provinsi, akan didorong turun langsung ke wilayah Tarakan Timur, khususnya kawasan Tanjung Pasir.
Dengan pola ini, nelayan diharapkan tidak lagi harus bolak-balik mendatangi kantor instansi untuk melengkapi persyaratan. Proses pengurusan administrasi pun ditargetkan dapat diselesaikan hanya dalam hitungan hari.
“Harapan kita, semua keputusan hari ini bisa mempermudah nelayan kita, khususnya di Kota Tarakan, untuk mendapatkan kelancaran BBM sehingga mereka bisa bekerja dengan cepat dan nyaman,” ujar Simon.
DPRD Dorong Pemangkasan Kewenangan
Selain pelayanan jemput bola, DPRD Tarakan juga mendorong penyederhanaan kewenangan penerbitan surat rekomendasi BBM subsidi. Salah satu usulannya adalah agar proses yang selama ini ditangani Dinas Perikanan Provinsi dapat dipermudah dan cukup diurus melalui tingkat kelurahan.
Hal serupa juga menyangkut kapal berukuran GT 5 ke bawah yang selama ini berada dalam kewenangan KSOP. DPRD akan merekomendasikan agar pengurusannya dapat ditarik ke Pemerintah Kota Tarakan sehingga lebih dekat dan mudah dijangkau nelayan.
Namun, upaya tersebut tetap memerlukan koordinasi dengan instansi berwenang agar perubahan mekanisme tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
Kartu Kusuka dan SK BPH Migas Jadi Sorotan
Persoalan lain yang turut menjadi perhatian adalah dugaan tumpang tindih ketentuan antara Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (Kusuka) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan Surat Keputusan (SK) BPH Migas.
Menurut Simon, kepemilikan Kartu Kusuka seharusnya dapat menjadi dasar bagi nelayan untuk mengakses BBM subsidi. Namun, di lapangan masih terdapat ketentuan yang mewajibkan adanya rekomendasi dari Dinas Perikanan Provinsi.
Kondisi tersebut dinilai menimbulkan kebingungan dan memperpanjang proses administrasi. Karena itu, DPRD Tarakan berencana melakukan koordinasi langsung dengan BPH Migas untuk meminta kejelasan mengenai mekanisme dan persyaratan yang harus dipenuhi nelayan.
Simon menegaskan, persoalan sulitnya memperoleh rekomendasi BBM subsidi ini sudah dikeluhkan nelayan selama lebih dari satu tahun terakhir.
Melalui pelayanan jemput bola, penyederhanaan administrasi, serta koordinasi lintas instansi, DPRD berharap kendala yang selama ini membebani nelayan tradisional dapat segera diatasi.
Dengan demikian, nelayan bisa lebih fokus melaut dan mencari nafkah tanpa harus kehilangan banyak waktu untuk mengurus dokumen administrasi. (*)






















Discussion about this post