Rabu, 18 November 2026
  • Kontak
  • Redaksi & Manajemen
  • Pedoman Media Siber
  • Standar Perlindungan Profesi Wartawan
NARATALK ID
Advertisement
  • Home
  • Daerah
    • Kalimantan Utara
      • Tarakan
      • Nunukan
      • Bulungan
      • Malinau
      • Tana Tidung
    • Kalimantan Timur
      • Balikpapan
      • Berau
      • Samarinda
    • IKN
  • Nasional
  • Internasional
  • Politik
  • Hukum & Kriminal
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Pariwisata
  • Opini
No Result
View All Result
  • Home
  • Daerah
    • Kalimantan Utara
      • Tarakan
      • Nunukan
      • Bulungan
      • Malinau
      • Tana Tidung
    • Kalimantan Timur
      • Balikpapan
      • Berau
      • Samarinda
    • IKN
  • Nasional
  • Internasional
  • Politik
  • Hukum & Kriminal
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Pariwisata
  • Opini
No Result
View All Result
NARATALK ID
No Result
View All Result
  • Home
  • Daerah
  • Nasional
  • Internasional
  • Politik
  • Hukum & Kriminal
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Pariwisata
  • Opini
Home Daerah Tarakan

DPRD Tarakan Siapkan Sanksi Berat bagi Perusahaan Penahan Ijazah

by Admin
17 November 2026
in Tarakan
A A
0
DPRD Tarakan Siapkan Sanksi Berat bagi Perusahaan Penahan Ijazah

NRT, TARAKAN : Perusahaan yang terbukti menahan ijazah asli karyawan di Tarakan berpotensi menghadapi sanksi berat. DPRD Kota Tarakan bahkan mendorong agar denda bagi perusahaan yang melanggar aturan ketenagakerjaan tidak hanya Rp50 juta, tetapi bisa mencapai Rp250 juta hingga Rp500 juta.

Langkah tegas ini tengah diperjuangkan Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perlindungan Tenaga Kerja Lokal. Regulasi tersebut disiapkan untuk mempersempit celah pelanggaran sekaligus memastikan perusahaan tidak semena-mena memperlakukan pekerjanya.

Anggota Pansus Raperda Tenaga Kerja Lokal DPRD Tarakan, Kompol Purnawirawan Barokah, S.Sos., mengungkapkan, persoalan penahanan ijazah menjadi salah satu masalah serius yang selama ini banyak dikeluhkan pekerja.

Hal itu disampaikannya dalam rapat pembahasan dan penyamaan persepsi bersama Pansus, Tim Ahli, Bagian Hukum Sekretariat DPRD, serta Pemerintah Kota Tarakan di Gedung DPRD, Selasa (17/11/2026).

Menurut Barokah, pihaknya telah menerima sejumlah laporan mengenai perusahaan yang menahan ijazah asli karyawan. Bahkan, terdapat kasus ketika perusahaan berdalih ijazah pekerja hilang saat diminta untuk dikembalikan.

Padahal, dalam kasus tersebut disebutkan terdapat saksi dan bukti penyerahan ijazah kepada perusahaan.

“Jangan sampai perusahaan itu dengan semena-mena memperlakukan tenaga kerja yang sudah ada. Jadi kalau mereka melanggar aturan Perda yang telah kita buat nanti, kita dapat mengambil celah. Jangan sampai semena-mena menahan ijazah, kemudian dinyatakan hilang dan lain sebagainya,” tegas Barokah.

Ia memastikan, dalam Raperda tersebut akan dipertegas larangan bagi perusahaan menahan ijazah asli milik pekerja. Ketentuan itu nantinya berlaku bagi seluruh perusahaan, baik berskala lokal, nasional, maupun multinasional, termasuk sektor perbankan.

Menurutnya, perusahaan masih dapat meminta salinan atau fotokopi dokumen sebagai kebutuhan administrasi. Namun, ijazah asli tidak boleh ditahan.

“Akan dipertegas kembali bahwa perusahaan, baik itu perbankan, dilarang menahan ijazah. Kalau fotokopi masih aman, yang aslinya tidak boleh ditahan oleh perusahaan, baik lokal, internasional maupun nasional,” ujarnya.

Denda Rp500 Juta Dinilai Lebih Memberi Efek Jera

Tak hanya memperjuangkan larangan penahanan ijazah, Barokah juga menyoroti besaran sanksi bagi perusahaan yang melanggar ketentuan dalam Raperda tersebut.

Ia menilai, denda minimal Rp50 juta terlalu ringan untuk memberikan efek jera, terutama bagi perusahaan dengan kemampuan finansial besar.

Karena itu, ia mengusulkan agar sanksi denda dinaikkan hingga Rp250 juta bahkan Rp500 juta. Menurutnya, besaran sanksi harus mampu membuat perusahaan berpikir ulang sebelum mengabaikan hak-hak pekerja.

“Cuma yang ingin kita sampaikan masalah denda. Ancaman hukum atau sanksi ke perusahaan itu jangan sampai Rp50 juta, saya tidak setuju. Kalau perlu Rp250 juta sampai Rp500 juta, biar menjadi referensi buat perusahaan. Jangan sampai semena-mena memperlakukan tenaga kerja lokal tanpa mengikuti prosedur,” tandasnya.

Desak Pembentukan PPNS Ketenagakerjaan

Barokah juga mengingatkan, regulasi yang tegas tidak akan berarti banyak apabila tidak dibarengi dengan pengawasan dan penegakan hukum yang kuat.

Untuk itu, Pansus mendorong Dinas Ketenagakerjaan agar menyiapkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) khusus bidang ketenagakerjaan. Keberadaan penyidik tersebut dinilai penting agar laporan pelanggaran tidak berhenti pada tahap pengaduan, terutama ketika perusahaan tidak kooperatif.

Ia berkaca pada mekanisme di kepolisian yang memiliki Korwas PPNS untuk mengoordinasikan pengawasan dan penyidikan oleh PPNS.

“Makanya saya minta kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan supaya dibentuk penyidik PPNS. Karena di Reskrim itu sudah ada Korwas PPNS yang membidangi tentang permasalahan ketenagakerjaan juga masuk di dalamnya,” pungkas Barokah.

Melalui Raperda ini, DPRD Tarakan berharap perlindungan tenaga kerja lokal tidak sekadar menjadi aturan di atas kertas. Larangan penahanan ijazah, sanksi yang lebih berat, serta penguatan pengawasan diharapkan mampu menciptakan hubungan kerja yang lebih adil dan memberikan kepastian perlindungan bagi pekerja.

Meski demikian, seluruh ketentuan tersebut masih dalam tahap pembahasan dan belum berlaku sebagai kewajiban hukum sebelum Raperda ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Tags: Dprd Tarakan
ShareSendShareTweetSend
Previous Post

Kapolda Sudah Tertibkan, Judi Sabung Ayam di Binalatung Diduga Berpindah Lokasi

Next Post

Nelayan Tarakan Tak Perlu Bolak-balik Urus Rekomendasi BBM Subsidi, DPRD Siapkan Layanan Jemput Bola

Related Posts

Izin Lingkungan jadi Kendala Operasional Dermaga Lingkas Ujung
Tarakan

Izin Lingkungan jadi Kendala Operasional Dermaga Lingkas Ujung

13 April 2026
DPRD Tarakan Kunker ke Lapas, Tindaklanjuti Gejolak Pasca Insiden Pembunuhan 
Tarakan

DPRD Tarakan Kunker ke Lapas, Tindaklanjuti Gejolak Pasca Insiden Pembunuhan 

2 Oktober 2025
Sejumlah Sekolah belum Mendapat MBG, Ketua Komisi II DPRD Tarakan akan Panggil Pemilik Dapur yang belum Beroperasi
Tarakan

Sejumlah Sekolah belum Mendapat MBG, Ketua Komisi II DPRD Tarakan akan Panggil Pemilik Dapur yang belum Beroperasi

10 Februari 2026
Pastikan proyek pembangunan jalan lingkungan telah selesai 100 persen, Anggota Komisi III Kunker
Tarakan

Pastikan proyek pembangunan jalan lingkungan telah selesai 100 persen, Anggota Komisi III Kunker

5 Oktober 2025
Komisi Satu DPRD Memastikan Lahan Rencana Pembangunan SMAN 5 telah Siap
Politik

Komisi Satu DPRD Memastikan Lahan Rencana Pembangunan SMAN 5 telah Siap

29 Oktober 2024
DPRD Tarakan Ingatkan Investor: Jangan Biarkan Warga Lokal Jadi Penonton di Daerah Sendiri
Tarakan

DPRD Tarakan Ingatkan Investor: Jangan Biarkan Warga Lokal Jadi Penonton di Daerah Sendiri

16 November 2026
Next Post
Nelayan Tarakan Tak Perlu Bolak-balik Urus Rekomendasi BBM Subsidi, DPRD Siapkan Layanan Jemput Bola

Nelayan Tarakan Tak Perlu Bolak-balik Urus Rekomendasi BBM Subsidi, DPRD Siapkan Layanan Jemput Bola

Nelayan Tarakan Kesulitan Akses BBM Subsidi, DPRD Siapkan Posko Jemput Bola Mulai 14 Desember

Nelayan Tarakan Kesulitan Akses BBM Subsidi, DPRD Siapkan Posko Jemput Bola Mulai 14 Desember

Datangi Kontingen Tana Tidung di Porprov II Kaltara, Sabri Suntik Semangat Atlet: Terus Berjuang!

Datangi Kontingen Tana Tidung di Porprov II Kaltara, Sabri Suntik Semangat Atlet: Terus Berjuang!

Discussion about this post

NARATALK ID

Media online Kalimantan Utara, semakin dekat dan terpercaya

Ikuti Kami

Kanal Berita

  • Balikpapan
  • Berau
  • Bulungan
  • Daerah
  • Ekonomi
  • Hukum & Kriminal
  • IKN
  • Internasional
  • Kalimantan Timur
  • Kalimantan Utara
  • Malinau
  • Nasional
  • Nunukan
  • Olahraga
  • Opini
  • Pariwisata
  • Pendidikan
  • Politik
  • Samarinda
  • Tana Tidung
  • Tarakan

Ikuti Kami

Ikuti Kami
  • Trending
  • Comments
  • Latest
Diduga Terlibat Peredaran Sabu 74 Kg, Seorang Konten Kreator Tarakan Ditangkap

Diduga Terlibat Peredaran Sabu 74 Kg, Seorang Konten Kreator Tarakan Ditangkap

29 Oktober 2024
Penyelundupan Kosmetik Ilegal Senilai Ratusan Juta Milik Haji Hasyim Digagalkan Satrol Lantamal XIII

Penyelundupan Kosmetik Ilegal Senilai Ratusan Juta Milik Haji Hasyim Digagalkan Satrol Lantamal XIII

14 September 2024
Dugaan Cemarkan Nama Baik LDII, Pemilik Akun Tiktok Info Kaltara Dilaporkan ke Polisi

Dugaan Cemarkan Nama Baik LDII, Pemilik Akun Tiktok Info Kaltara Dilaporkan ke Polisi

28 Mei 2026
Kompak! Tokoh Masyarakat Jawa di Tarakan Dukung Zainal Paliwang Lanjut Dua Periode

Kompak! Tokoh Masyarakat Jawa di Tarakan Dukung Zainal Paliwang Lanjut Dua Periode

2 Oktober 2024
Imbas melakukan Aksi Curanmor, Seorang Mahasiswa Meringkuk Dijeruji Besi 

Imbas melakukan Aksi Curanmor, Seorang Mahasiswa Meringkuk Dijeruji Besi 

0
Pendapatan konsolidasi meningkat 3,9% YoY, EBITDA naik 3,8% YoY, sementara laba bersih normalisasi tumbuh 6,2% YoY

Pendapatan konsolidasi meningkat 3,9% YoY, EBITDA naik 3,8% YoY, sementara laba bersih normalisasi tumbuh 6,2% YoY

0
Penjabat (Pj) Wali Kota Tarakan menyambangi kantor PLN Tarakan (Foto : Humas Tarakan)

Tinjau PLN Tarakan, Pastikan Tak Ada Pemadaman Selama Ramadhan

0
Krisis Air Meresahkan Pengusaha Laundry di Nunukan

Krisis Air Meresahkan Pengusaha Laundry di Nunukan

0
Pastikan Sinergisitas Pengamanan Wilayah Perbatasan, Kapolda Kaltara Kunjungi Sejumlah Pos TNI di Pulau Sebatik

Pastikan Sinergisitas Pengamanan Wilayah Perbatasan, Kapolda Kaltara Kunjungi Sejumlah Pos TNI di Pulau Sebatik

17 November 2026
Pertama Kali Kunjungi Kejati Kaltara, Jaksa Agung Ingatkan Insan Adhyaksa Jaga Marwah Institusi dan Nurani

Pertama Kali Kunjungi Kejati Kaltara, Jaksa Agung Ingatkan Insan Adhyaksa Jaga Marwah Institusi dan Nurani

17 November 2026
Peringati HKN ke-62, Vamelia Ibrahim Ajak Kader PKK Tana Tidung Budayakan Hidup Sehat Lewat Olahraga

Peringati HKN ke-62, Vamelia Ibrahim Ajak Kader PKK Tana Tidung Budayakan Hidup Sehat Lewat Olahraga

17 November 2026
Perkuat Pengelolaan Aset Daerah, Pemkab Tana Tidung Bekali OPD Penyusunan Standar Kebutuhan Barang

Perkuat Pengelolaan Aset Daerah, Pemkab Tana Tidung Bekali OPD Penyusunan Standar Kebutuhan Barang

17 November 2026
  • Kontak
  • Redaksi & Manajemen
  • Pedoman Media Siber
  • Standar Perlindungan Profesi Wartawan

© 2024 naratalk.id. All Right Reserverd

No Result
View All Result
  • Home
  • Daerah
    • Kalimantan Utara
      • Tarakan
      • Nunukan
      • Bulungan
      • Malinau
      • Tana Tidung
    • Kalimantan Timur
      • Balikpapan
      • Berau
      • Samarinda
    • IKN
  • Nasional
  • Internasional
  • Politik
  • Hukum & Kriminal
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Pariwisata
  • Opini

© 2024 naratalk.id. All Right Reserverd