NRT, TARAKAN : Derasnya arus investasi dan pembangunan di Kota Tarakan harus berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat setempat. Jangan sampai perusahaan berkembang dan keuntungan investasi terus meningkat, sementara warga lokal justru hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri.
Pesan tegas itu disampaikan Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Tarakan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Tenaga Kerja Lokal.
Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kota Tarakan, Muhammad Safri, menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dan masuknya investasi harus membuka kesempatan kerja yang lebih luas bagi masyarakat lokal. Karena itu, Raperda inisiatif DPRD tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian ruang dan kesempatan yang adil bagi tenaga kerja setempat.
“Kami sependapat bahwa pertumbuhan ekonomi dan masuknya investasi di Kota Tarakan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat, terutama melalui perluasan kesempatan kerja. Namun, kami ingin menegaskan bahwa masyarakat lokal jangan hanya menjadi penonton di tengah pertumbuhan investasi dan pembangunan daerah,” ujar Safri, Senin (16/11/2026).
Lowongan Kerja Harus Transparan, SDM Lokal Perlu Diperkuat
Safri mengungkapkan, Fraksi Demokrat mendorong agar sejumlah poin penting benar-benar diakomodasi dalam Raperda tersebut. Salah satunya, perusahaan yang beroperasi di Tarakan harus transparan dalam menyampaikan informasi lowongan pekerjaan sehingga masyarakat setempat memiliki akses yang sama untuk mendapatkan kesempatan bekerja.
Selain membuka akses pekerjaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) lokal juga menjadi perhatian. Menurut Fraksi Demokrat, program pelatihan vokasi, pemagangan, hingga sertifikasi resmi perlu diperkuat agar tenaga kerja lokal memiliki kompetensi sesuai kebutuhan dunia usaha dan industri.
Dengan begitu, masyarakat Tarakan tidak hanya memperoleh peluang untuk melamar pekerjaan, tetapi juga memiliki kemampuan dan daya saing untuk mengisi berbagai posisi yang tersedia.
Hak Buruh hingga Pekerja Perempuan dan Disabilitas Harus Dilindungi
Fraksi Demokrat juga mengingatkan bahwa perlindungan tenaga kerja tidak boleh berhenti pada persoalan penyerapan pekerja lokal. Hak-hak dasar buruh harus menjadi bagian penting dalam regulasi tersebut.
Beberapa aspek yang perlu mendapat jaminan meliputi kepastian standar upah, perlindungan melalui jaminan sosial ketenagakerjaan, serta perlindungan khusus bagi pekerja perempuan dan penyandang disabilitas.
Safri turut menekankan pentingnya penerapan sanksi administratif yang tegas dan jelas terhadap perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan. Langkah tersebut dinilai perlu agar aturan yang nantinya disahkan tidak sekadar menjadi dokumen formal, tetapi benar-benar dilaksanakan.
Jangan Sampai Harmonisasi Menghilangkan Substansi Perlindungan
Terkait usulan harmonisasi teknis dari pihak eksekutif, Safri menyambut baik langkah tersebut. Namun, ia mengingatkan agar proses penyesuaian regulasi tidak menggeser tujuan utama pembentukan Raperda.
Menurutnya, perlindungan tenaga kerja lokal harus tetap menjadi substansi utama, tanpa mengabaikan upaya menjaga iklim investasi agar tetap kondusif di Kota Tarakan.
“Fraksi Demokrat berharap harmonisasi tersebut tetap mempertahankan tujuan utama Raperda, yaitu memberikan perlindungan dan memperluas kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal tanpa menghambat iklim investasi,” pungkasnya.
Melalui Raperda ini, DPRD diharapkan dapat menghadirkan regulasi yang mampu menyeimbangkan kepentingan investasi dengan hak masyarakat setempat untuk memperoleh kesempatan kerja dan perlindungan yang layak. (*)






















Discussion about this post