NRT, TARAKAN : Nelayan tradisional di Kota Tarakan tak lama lagi akan mendapat kemudahan dalam mengurus persyaratan BBM bersubsidi. DPRD Tarakan mendorong pemerintah menghadirkan posko pelayanan jemput bola di kawasan pesisir mulai 14 Desember 2026, agar nelayan tidak lagi kesulitan mengurus surat rekomendasi dan dokumen administrasi untuk melaut.
Langkah ini menjadi perhatian DPRD setelah menemukan masih banyak nelayan yang terkendala berbagai persyaratan administrasi saat mengakses BBM subsidi. Padahal, ketersediaan bahan bakar menjadi kebutuhan utama untuk menunjang aktivitas melaut dan menopang ekonomi keluarga nelayan.
Anggota Komisi III DPRD Kota Tarakan, Asrin Saleh, mengatakan pembentukan posko pelayanan merupakan salah satu dorongan yang disepakati dalam rapat gabungan Komisi II dan Komisi III DPRD bersama instansi terkait.
Pada tahap awal, pelayanan akan difokuskan di kawasan Tanjung Batu dan Tanjung Pasir. Posko tersebut diharapkan menjadi tempat bagi nelayan untuk memperoleh pendampingan sekaligus melengkapi berbagai dokumen yang dibutuhkan.
“Banyak persyaratan yang harus dilengkapi oleh masyarakat, dan itulah betapa sulitnya. Inilah yang menjadi kesepakatan kita sehingga pemerintah setempat membuat posko untuk menjemput bola, memudahkan masyarakat mendapatkan rekomendasi maupun persyaratan,” ujar Asrin.
Menurutnya, pelayanan langsung di wilayah pesisir penting agar nelayan tidak perlu menghabiskan waktu dan biaya untuk mendatangi sejumlah kantor instansi hanya demi melengkapi dokumen.
Layanan Diharapkan Menjangkau Seluruh Wilayah Pesisir
DPRD Tarakan berharap program jemput bola ini tidak hanya diterapkan di Tanjung Batu dan Tanjung Pasir. Ke depan, cakupan pelayanan diharapkan diperluas ke kawasan pesisir lainnya, seperti Pantai Amal, Lingkas Ujung hingga Juata.
Dengan semakin dekatnya pelayanan pemerintah kepada masyarakat, nelayan diharapkan lebih mudah memenuhi persyaratan administrasi sehingga akses terhadap BBM bersubsidi tidak lagi terhambat.
Asrin juga menyampaikan bahwa pengurusan surat rekomendasi kini didorong agar lebih mudah melalui tingkat kelurahan. Kemudahan tersebut merupakan tindak lanjut koordinasi yang telah dilakukan DPRD bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara.
Ia berharap nelayan dapat memanfaatkan layanan tersebut untuk melengkapi dokumen yang masih belum dimiliki, di antaranya Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (Kusuka), BPJS Ketenagakerjaan, pas kecil, hingga Nomor Induk Berusaha (NIB).
Menurut Asrin, kelengkapan dokumen menjadi salah satu hal penting agar nelayan dapat memenuhi persyaratan administrasi untuk memperoleh rekomendasi BBM subsidi.
DPRD berharap kehadiran posko jemput bola menjadi solusi konkret atas persoalan yang selama ini dikeluhkan nelayan. Dengan administrasi yang lebih mudah dan pelayanan yang lebih dekat, aktivitas melaut diharapkan semakin lancar dan pendapatan keluarga nelayan dapat lebih terjaga. (*)






















Discussion about this post