NRT, TARAKAN : Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan dikabarkan telah mengirimkan surat resmi kepada Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) untuk mengusulkan pengembalian status Jalan Gajah Mada menjadi jalan kota. Langkah ini diharapkan menjadi solusi agar penanganan kerusakan di ruas jalan tersebut bisa lebih cepat dan optimal.
Informasi tersebut disampaikan Ketua Komisi III DPRD Kota Tarakan, Randy Ramadhana Erdian, saat menyoroti kondisi Jalan Gajah Mada yang belakangan mengalami kerusakan cukup parah. Saat ini, ruas jalan tersebut berstatus sebagai jalan provinsi sehingga penanganannya berada di bawah kewenangan Pemprov Kaltara.
Menurut Randy, usulan pengembalian kewenangan itu muncul karena penanganan kerusakan jalan dinilai belum berjalan optimal. Padahal, kondisi jalan yang semakin memprihatinkan berdampak langsung terhadap kenyamanan hingga keselamatan pengguna jalan.
“Saya mendapat informasi bahwa Wali Kota Tarakan telah bersurat kepada Gubernur Kalimantan Utara untuk mengusulkan agar ruas jalan tersebut dapat dikembalikan kewenangannya menjadi jalan kota,” ujar Randy, Rabu (18/11/2026).
Ia mengungkapkan, berdasarkan informasi dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Tarakan, pemeliharaan Jalan Gajah Mada sebelumnya dapat dilakukan lebih cepat ketika masih menjadi kewenangan pemerintah kota.
“Dari informasi Dinas PU Kota Tarakan, ketika pengelolaan masih di tingkat kota, bila ada kerusakan dapat segera ditangani dan tidak berlangsung terlalu lama seperti kondisi saat ini,” jelasnya.
Randy menuturkan, ketika masih dikelola Pemkot Tarakan, kerusakan yang muncul umumnya bersifat ringan dan bisa segera diperbaiki. Namun, setelah kewenangannya beralih ke pemerintah provinsi, kerusakan dinilai semakin serius hingga dikabarkan sempat memicu insiden kecelakaan lalu lintas.
“Dahulu jika ada kerusakan, sifatnya masih ringan dan bisa segera ditangani. Namun setelah peralihan kewenangan, kondisinya berkembang cukup serius. Kabarnya, belakangan ini juga sempat terjadi kecelakaan lalu lintas yang cukup berdampak bagi pengendara,” ungkapnya.
Pemkot Dilematis, Warga Menuntut Jalan Segera Diperbaiki
Persoalan kewenangan jalan juga membuat Pemkot Tarakan berada dalam posisi dilematis. Di satu sisi, masyarakat berharap pemerintah kota segera memperbaiki jalan rusak yang berada di wilayahnya. Namun, tidak semua warga memahami pembagian kewenangan pengelolaan jalan antara pemerintah kota, provinsi, dan pusat.
Randy menjelaskan, Pemkot Tarakan tidak bisa begitu saja menggunakan anggaran daerah untuk memperbaiki jalan yang secara administrasi berstatus jalan provinsi. Jika dilakukan tanpa dasar kewenangan yang jelas, penggunaan anggaran tersebut berpotensi menjadi catatan dalam pemeriksaan keuangan.
“Apabila dipaksakan untuk ditangani tanpa dasar kewenangan, tentu berpotensi menjadi temuan yang dapat memengaruhi penilaian tata kelola anggaran kota,” katanya.
Karena itu, pengembalian status Jalan Gajah Mada menjadi jalan kota dinilai dapat menjadi salah satu opsi agar pemerintah kota memiliki kewenangan lebih langsung dalam melakukan pemeliharaan dan perbaikan.
DPRD Dorong Koordinasi Pemkot dan Pemprov
Sambil menunggu kejelasan usulan tersebut, DPRD Tarakan meminta Dinas PU Kota Tarakan dan Dinas PU Provinsi Kaltara memperkuat koordinasi. Terutama dalam menangani persoalan drainase dan titik genangan di sekitar ruas Jalan Gajah Mada.
Randy menilai upaya normalisasi drainase yang dilakukan pemerintah provinsi dari arah Gusher masih perlu dilanjutkan hingga menjangkau titik-titik krusial, termasuk kawasan perempatan Jalan Cendrawasih.
Ia mengaku telah meninjau langsung kondisi lapangan bersama Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kaltara, Jupri Budiman. Persoalan tersebut juga telah disampaikan kepada pihak provinsi melalui Dinas Pekerjaan Umum.
“Saya juga telah meninjau langsung ke lapangan bersama Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kaltara, Bang Jupri Budiman, dan turut memberikan perhatian khusus. Bang Jupri juga sudah menyampaikan hal ini kepada pihak provinsi melalui Dinas Pekerjaan Umum. Harapannya, sinergi kedua pihak ke depan dapat terjalin lebih baik lagi,” tutup Randy.
DPRD berharap, apa pun keputusan terkait status Jalan Gajah Mada nantinya, penanganan kerusakan tidak terus tertunda. Sebab, keselamatan dan kenyamanan masyarakat yang melintasi ruas jalan tersebut perlu menjadi perhatian utama pemerintah.(**)






















Discussion about this post