NRT, TARAKAN : Keberadaan tiang listrik beton yang berdiri di area teras rumah di Jalan Sebengkok Waru RT 27, Kelurahan Sebengkok, Tarakan, kini menjadi persoalan antara ahli waris pemilik rumah dan PT PLN (Persero) ULP Tarakan.
Setelah menerima somasi dari tiga ahli waris almarhum H. Ismail, PLN mulai menelusuri dokumen dan riwayat pemasangan tiang tersebut. Perusahaan penyedia listrik itu juga membuka peluang pemeriksaan lapangan bersama, meski belum memastikan apakah tiang akan dipindahkan dari lokasi.
Manager PLN ULP Tarakan, Ghusaebi, mengatakan infrastruktur kelistrikan tersebut berdasarkan informasi awal telah terpasang cukup lama dan menjadi bagian dari jaringan pelayanan listrik di kawasan itu.
Namun, untuk memastikan proses pemasangan hingga dasar penempatan tiang, PLN masih melakukan penelusuran terhadap dokumen yang tersedia, termasuk kemungkinan adanya persetujuan pemilik lahan, perizinan, maupun pemberian kompensasi.
“Untuk memastikan riwayat pemasangan serta pertimbangan teknis pada saat pembangunan, PLN masih melakukan penelusuran terhadap data dan dokumen yang tersedia. Informasi tersebut akan menjadi bagian dari bahan evaluasi dalam menentukan tindak lanjut yang sesuai,” ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (19/11/2026).
Ghusaebi menegaskan, verifikasi diperlukan agar PLN memperoleh gambaran utuh mengenai riwayat pembangunan infrastruktur tersebut. Ia menyebut perusahaan tetap menghormati hak masyarakat atas tanah dan bangunan, dengan tetap memperhatikan kebutuhan pelayanan listrik serta aspek keselamatan.
“Terkait lokasi dimaksud, PLN masih melakukan penelusuran terhadap riwayat pembangunan serta dokumen pendukung yang berkaitan dengan penempatan infrastruktur tersebut. Diperlukan verifikasi lebih lanjut agar informasi yang disampaikan benar-benar sesuai dengan fakta dan kondisi pada saat pemasangan dilakukan,” katanya.
Tiang Berjarak Kurang dari 50 Sentimeter dari Rumah
Persoalan ini disampaikan tiga ahli waris almarhum H. Ismail, yakni Siti Fatimah, Mohammad Saly, dan Ardy, melalui kuasa hukum Nunung Tri Sulistiawati, S.H., M.H.
Mereka mempersoalkan keberadaan tiang beton setinggi sekitar sembilan meter yang berdiri di area teras rumah keluarga. Jarak tiang dengan bangunan disebut kurang dari 50 sentimeter.
Pihak keluarga mengklaim tiang tersebut telah berdiri sejak sebelum 2018. Mereka juga mengaku pernah menyampaikan pengaduan kepada PLN pada 2018–2019, tetapi hingga kini belum mendapatkan penyelesaian berupa pemindahan tiang.
Menanggapi pengaduan terdahulu tersebut, Ghusaebi menyebut pihaknya masih mencocokkan informasi dari keluarga dengan catatan pelayanan dan dokumen penanganan yang tersedia.
“PLN masih melakukan pencocokan terhadap informasi yang disampaikan dengan catatan pelayanan dan dokumen penanganan yang tersedia. PLN juga terus membuka ruang komunikasi dengan pihak terkait agar penanganan persoalan ini dapat dilakukan berdasarkan informasi yang lengkap dan melalui mekanisme yang sesuai,” jelasnya.
Dalam somasi tertanggal 28 Oktober 2026, pihak ahli waris meminta PLN memindahkan tiang dari lahan mereka sekaligus membayar kompensasi sebesar Rp61.560.000.
Nilai tuntutan tersebut mencakup kerugian atas penggunaan area teras, biaya perbaikan bangunan, keterbatasan pengembangan rumah, kompensasi penggunaan tanah, hingga kerugian immateriil.
Terkait tuntutan tersebut, PLN menyatakan belum mengambil keputusan dan masih akan menelaah fakta serta dokumen pendukung yang disampaikan keluarga.
“Setiap hal yang disampaikan tentunya perlu ditelaah secara menyeluruh dengan mempertimbangkan fakta, dokumen pendukung, serta ketentuan hukum yang relevan. PLN tetap terbuka untuk melakukan komunikasi dan pembahasan lebih lanjut dengan pihak terkait guna mengupayakan penyelesaian yang baik, objektif, dan sesuai ketentuan yang berlaku,” ungkap Ghusaebi.
Pemeriksaan Bersama Jadi Langkah Berikutnya
Mengenai kemungkinan pemindahan tiang, PLN belum memberikan kepastian. Ghusaebi menjelaskan, penyesuaian lokasi infrastruktur harus melalui evaluasi berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, kelayakan teknis, keselamatan, serta keandalan pasokan listrik bagi pelanggan di sekitarnya.
“PLN terbuka untuk mengevaluasi berbagai alternatif penanganan berdasarkan kondisi dan hasil pemeriksaan di lapangan. Setiap alternatif, termasuk kemungkinan penyesuaian lokasi infrastruktur, perlu mempertimbangkan aspek keselamatan, kelayakan teknis, keandalan pasokan listrik, serta ketentuan yang berlaku,” tuturnya.
Sebelumnya, PLN telah mengirimkan surat tanggapan atas somasi keluarga pada 5 November 2026. Dalam surat tersebut, PLN mengusulkan pemeriksaan lapangan bersama sekaligus meminta sejumlah dokumen, di antaranya salinan sertifikat tanah, bukti status hukum para pihak, informasi batas lahan, serta dokumen pengaduan terdahulu jika masih tersedia.
Kuasa hukum keluarga kemudian membalas surat tersebut pada 11 November 2026 dan menyatakan kesediaan mengikuti pemeriksaan bersama.
Nunung juga meminta agar hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara yang memuat sejumlah hal penting, mulai dari koordinat tiang, luas lahan yang terdampak, hingga jenis jaringan listrik yang terpasang.
Ia sebelumnya menyampaikan, apabila tidak tercapai penyelesaian, pihaknya menyiapkan langkah hukum melalui gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Tarakan serta pengaduan kepada Ombudsman RI.
Sementara itu, PLN menyatakan penelusuran dokumen, komunikasi dengan keluarga, dan evaluasi teknis di lapangan akan menjadi dasar dalam menentukan langkah selanjutnya.
“PLN berharap proses ini dapat berjalan dengan baik sehingga diperoleh penyelesaian yang proporsional, dengan tetap memperhatikan hak dan kepentingan para pihak serta keselamatan dan keandalan pelayanan listrik kepada masyarakat,” pungkas Ghusaebi. (*)


















Discussion about this post