NRT, TARAKAN : Kota Tarakan kini memiliki landasan hukum baru untuk memperkuat ketahanan pangan. DPRD Kota Tarakan resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Ketahanan Pangan menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam Rapat Paripurna ke-15 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027, Senin (16/11/2026).
Persetujuan diberikan secara bulat oleh seluruh fraksi. Namun, di balik kesepakatan tersebut, DPRD menyampaikan sejumlah catatan strategis yang harus menjadi perhatian Pemerintah Kota Tarakan agar regulasi ini tidak berhenti sebagai dokumen administratif, melainkan benar-benar menjawab persoalan pangan masyarakat.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Tarakan Muhammad Yunus. Agenda tersebut sekaligus menyepakati laporan akhir Panitia Khusus (Pansus) beserta berbagai masukan dari tujuh fraksi.
“Dengan telah ditandatanganinya Persetujuan Bersama Raperda tentang Ketahanan Pangan untuk menjadi Perda, maka perangkat daerah terkait diharapkan segera memproses lebih lanjut, menyiapkan segala sesuatunya agar Raperda tersebut dapat menjadi Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Muhammad Yunus.
Ketergantungan Pasokan Luar Jadi Pekerjaan Rumah
Persoalan ketahanan pangan menjadi perhatian penting karena Tarakan merupakan wilayah kepulauan dengan keterbatasan lahan pertanian dan masih bergantung pada pasokan bahan pangan dari luar daerah.
Kondisi tersebut membuat ketersediaan dan stabilitas harga pangan rentan terganggu, terutama ketika terjadi cuaca ekstrem maupun peningkatan kebutuhan menjelang hari besar keagamaan.
Fraksi Gerindra dan Fraksi PKS menekankan pentingnya memperkuat kemandirian pangan lokal agar Tarakan tidak terus bergantung pada mekanisme pasar dan pasokan dari daerah lain. Gerindra secara khusus meminta pengawasan rantai distribusi diperketat untuk mengantisipasi gejolak harga.
Senada dengan itu, Fraksi PKB berharap Perda Ketahanan Pangan dapat menjadi instrumen pengendalian inflasi daerah. PKB juga mengingatkan agar pasokan pangan dari luar pulau diarahkan untuk memenuhi kekurangan produksi lokal, bukan justru bersaing langsung dengan hasil produksi petani Tarakan.
Perlindungan Petani, Nelayan, dan Peternak
Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan mendorong pemerintah membangun sistem peringatan dini atau early warning system untuk memantau perkembangan harga dan ketersediaan stok pangan secara berkala.
Selain itu, akses pembiayaan bagi petani, nelayan, dan peternak dinilai perlu mendapat kepastian agar pelaku usaha pangan lokal memiliki kemampuan meningkatkan produksi.
Fraksi Demokrat dan Fraksi Golkar turut menyoroti pentingnya perlindungan lahan pertanian dan pengembangan budidaya perikanan. Keduanya juga meminta kebijakan ketahanan pangan memberikan keberpihakan nyata kepada masyarakat berpenghasilan rendah agar daya beli tetap terjaga.
Adapun Fraksi Harapan mengingatkan bahwa keberhasilan Perda tidak boleh hanya diukur dari banyaknya program yang diluncurkan pemerintah.
Ukuran utamanya adalah sejauh mana masyarakat dapat memperoleh bahan pangan yang cukup, aman, dan terjangkau. Karena itu, setiap kebijakan harus memiliki indikator keberhasilan, target, serta dukungan anggaran yang jelas dan terukur.
Pemkot Siapkan Smart Greenhouse hingga Pengembangan Ternak
Menindaklanjuti pengesahan Perda dan berbagai catatan DPRD, Pemerintah Kota Tarakan di bawah kepemimpinan Wali Kota dr. Khairul telah menyiapkan sejumlah program prioritas untuk memperkuat produksi pangan lokal.
Program tersebut meliputi pengembangan Smart Greenhouse, optimalisasi Pekarangan Pangan Bergizi, peningkatan populasi ternak melalui inseminasi buatan, serta perbaikan kualitas pakan ternak.
Langkah tersebut diharapkan mampu mendongkrak produksi daging dan telur lokal sekaligus memperkuat ketersediaan pangan di Tarakan.
Menutup rapat paripurna, Muhammad Yunus menyampaikan pantun sebagai pengingat bahwa pengesahan Perda harus bermuara pada kesejahteraan masyarakat Bumi Paguntaka.
“Sawah hijau bentang pemandangan, padi subur tanda keberkahan. Raperda pangan jadi keputusan, wujud nyata untuk kesejahteraan,” ujarnya.
Dengan disetujuinya Perda Ketahanan Pangan, tantangan berikutnya berada pada tahap pelaksanaan. Pemerintah daerah dituntut menerjemahkan regulasi tersebut menjadi kebijakan yang mampu memperkuat produksi lokal, menjaga distribusi, mengendalikan harga, dan memastikan masyarakat mendapatkan pangan yang cukup serta terjangkau. (*)






















Discussion about this post