NRT, TARAKAN : Persoalan banjir yang kerap melanda RT 8, RT 9, dan RT 10 Kelurahan Mamburungan Timur, Kecamatan Tarakan Timur, menjadi salah satu keluhan utama warga dalam forum Teras Timur (Temu, Evaluasi, Rembug, Aksi, dan Solusi).
Menanggapi keluhan tersebut, anggota Komisi III DPRD Kota Tarakan, Sukir, berjanji menjadwalkan peninjauan langsung ke lokasi terdampak bersama sejumlah anggota dewan lainnya. Langkah ini dinilai penting untuk mengetahui kondisi sekaligus mengidentifikasi penyebab banjir sebelum menentukan penanganan yang diperlukan.
Komitmen itu disampaikan Sukir saat menghadiri kegiatan Teras Timur di Kantor Kelurahan Mamburungan Timur, Kamis (19/11/2026).
Forum yang mengusung tema “Sinergi dan Kolaborasi Masyarakat dalam Mengidentifikasi Permasalahan serta Mewujudkan Solusi untuk Mamburungan Timur yang Aman, Tertib, dan Sejahtera” tersebut membahas sejumlah persoalan masyarakat, mulai dari penanganan banjir, perubahan batas wilayah, hingga perlindungan sosial.
Sukir mengungkapkan, banjir menjadi persoalan yang berulang setiap kali hujan turun. Keluhan itu, kata dia, disampaikan langsung oleh sejumlah ketua RT dan tokoh agama di wilayah tersebut.
Ia mengakui Komisi III DPRD Tarakan belum sempat melakukan kunjungan lapangan ke Mamburungan Timur. Karena itu, pihaknya akan mengupayakan peninjauan dalam waktu dekat.
“Insyaallah di bulan depan akan kami jadwalkan untuk mengadakan kunjungan ke lokasi,” ujar Sukir.
Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, peninjauan langsung diperlukan agar anggota dewan dapat melihat kondisi sebenarnya di lapangan, termasuk mencari tahu akar persoalan yang menyebabkan banjir. Dengan begitu, penanganan yang direncanakan nantinya bisa lebih tepat sasaran.
Ia juga menyoroti keberadaan sejumlah perusahaan di sekitar wilayah terdampak, di antaranya Medco dan Indah Dewi. Sukir berharap perusahaan-perusahaan tersebut dapat ikut berkontribusi membantu mengatasi persoalan lingkungan, termasuk kondisi saluran drainase yang dipenuhi sedimen.
Keterlibatan berbagai pihak, menurutnya, diperlukan agar persoalan banjir tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga dapat ditangani melalui kolaborasi dengan pihak swasta dan masyarakat.
Di sisi lain, Sukir mengakui upaya penanganan berbagai persoalan daerah tidak lepas dari keterbatasan anggaran. Saat ini, pemerintah daerah maupun DPRD menghadapi pengetatan fiskal menyusul pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat.
Ia menyebutkan, pagu awal APBD 2027 yang sebelumnya ditargetkan sekitar Rp1,2 triliun kini berada di kisaran Rp800 miliar lebih. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus semakin cermat menentukan program prioritas, termasuk dalam menangani persoalan infrastruktur dan banjir di wilayah masyarakat.
Sementara itu, kegiatan Teras Timur turut dihadiri Camat Tarakan Timur Boby Deen Marten, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) daerah pemilihan Tarakan Muhammad Hatta, anggota DPRD Kota Tarakan Habusan dan Asrin Saleh, unsur perangkat daerah, aparat keamanan, perwakilan perusahaan, tokoh masyarakat, serta pengurus RT dan RW setempat. (**)






















Discussion about this post