NRT, TARAKAN : Perusahaan yang terbukti menahan ijazah asli karyawan di Tarakan berpotensi menghadapi sanksi berat. DPRD Kota Tarakan bahkan mendorong agar denda bagi perusahaan yang melanggar aturan ketenagakerjaan tidak hanya Rp50 juta, tetapi bisa mencapai Rp250 juta hingga Rp500 juta.
Langkah tegas ini tengah diperjuangkan Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perlindungan Tenaga Kerja Lokal. Regulasi tersebut disiapkan untuk mempersempit celah pelanggaran sekaligus memastikan perusahaan tidak semena-mena memperlakukan pekerjanya.
Anggota Pansus Raperda Tenaga Kerja Lokal DPRD Tarakan, Kompol Purnawirawan Barokah, S.Sos., mengungkapkan, persoalan penahanan ijazah menjadi salah satu masalah serius yang selama ini banyak dikeluhkan pekerja.
Hal itu disampaikannya dalam rapat pembahasan dan penyamaan persepsi bersama Pansus, Tim Ahli, Bagian Hukum Sekretariat DPRD, serta Pemerintah Kota Tarakan di Gedung DPRD, Selasa (17/11/2026).
Menurut Barokah, pihaknya telah menerima sejumlah laporan mengenai perusahaan yang menahan ijazah asli karyawan. Bahkan, terdapat kasus ketika perusahaan berdalih ijazah pekerja hilang saat diminta untuk dikembalikan.
Padahal, dalam kasus tersebut disebutkan terdapat saksi dan bukti penyerahan ijazah kepada perusahaan.
“Jangan sampai perusahaan itu dengan semena-mena memperlakukan tenaga kerja yang sudah ada. Jadi kalau mereka melanggar aturan Perda yang telah kita buat nanti, kita dapat mengambil celah. Jangan sampai semena-mena menahan ijazah, kemudian dinyatakan hilang dan lain sebagainya,” tegas Barokah.
Ia memastikan, dalam Raperda tersebut akan dipertegas larangan bagi perusahaan menahan ijazah asli milik pekerja. Ketentuan itu nantinya berlaku bagi seluruh perusahaan, baik berskala lokal, nasional, maupun multinasional, termasuk sektor perbankan.
Menurutnya, perusahaan masih dapat meminta salinan atau fotokopi dokumen sebagai kebutuhan administrasi. Namun, ijazah asli tidak boleh ditahan.
“Akan dipertegas kembali bahwa perusahaan, baik itu perbankan, dilarang menahan ijazah. Kalau fotokopi masih aman, yang aslinya tidak boleh ditahan oleh perusahaan, baik lokal, internasional maupun nasional,” ujarnya.
Denda Rp500 Juta Dinilai Lebih Memberi Efek Jera
Tak hanya memperjuangkan larangan penahanan ijazah, Barokah juga menyoroti besaran sanksi bagi perusahaan yang melanggar ketentuan dalam Raperda tersebut.
Ia menilai, denda minimal Rp50 juta terlalu ringan untuk memberikan efek jera, terutama bagi perusahaan dengan kemampuan finansial besar.
Karena itu, ia mengusulkan agar sanksi denda dinaikkan hingga Rp250 juta bahkan Rp500 juta. Menurutnya, besaran sanksi harus mampu membuat perusahaan berpikir ulang sebelum mengabaikan hak-hak pekerja.
“Cuma yang ingin kita sampaikan masalah denda. Ancaman hukum atau sanksi ke perusahaan itu jangan sampai Rp50 juta, saya tidak setuju. Kalau perlu Rp250 juta sampai Rp500 juta, biar menjadi referensi buat perusahaan. Jangan sampai semena-mena memperlakukan tenaga kerja lokal tanpa mengikuti prosedur,” tandasnya.
Desak Pembentukan PPNS Ketenagakerjaan
Barokah juga mengingatkan, regulasi yang tegas tidak akan berarti banyak apabila tidak dibarengi dengan pengawasan dan penegakan hukum yang kuat.
Untuk itu, Pansus mendorong Dinas Ketenagakerjaan agar menyiapkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) khusus bidang ketenagakerjaan. Keberadaan penyidik tersebut dinilai penting agar laporan pelanggaran tidak berhenti pada tahap pengaduan, terutama ketika perusahaan tidak kooperatif.
Ia berkaca pada mekanisme di kepolisian yang memiliki Korwas PPNS untuk mengoordinasikan pengawasan dan penyidikan oleh PPNS.
“Makanya saya minta kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan supaya dibentuk penyidik PPNS. Karena di Reskrim itu sudah ada Korwas PPNS yang membidangi tentang permasalahan ketenagakerjaan juga masuk di dalamnya,” pungkas Barokah.
Melalui Raperda ini, DPRD Tarakan berharap perlindungan tenaga kerja lokal tidak sekadar menjadi aturan di atas kertas. Larangan penahanan ijazah, sanksi yang lebih berat, serta penguatan pengawasan diharapkan mampu menciptakan hubungan kerja yang lebih adil dan memberikan kepastian perlindungan bagi pekerja.
Meski demikian, seluruh ketentuan tersebut masih dalam tahap pembahasan dan belum berlaku sebagai kewajiban hukum sebelum Raperda ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.






















Discussion about this post