NRT, TARAKAN : DPRD Kota Tarakan berpacu dengan waktu untuk menuntaskan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Tenaga Kerja Lokal. Regulasi yang diharapkan menjadi payung hukum perlindungan pekerja lokal tersebut ditargetkan rampung dan dapat diparipurnakan paling lambat 30 November 2026.
Target itu ditegaskan Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Lokal DPRD Tarakan, Adyansa, dalam rapat lanjutan pembahasan bersama Bagian Hukum, serikat buruh, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), serta Tim Ahli di ruang pertemuan DPRD Tarakan, Selasa (17/11/2026).
Dalam rapat tersebut, Adyansa memaparkan tahapan dan jadwal penyelesaian Raperda. Pansus bersama pihak terkait telah menyepakati sejumlah tenggat agar pembahasan tidak melewati tahun anggaran berjalan.
Berdasarkan jadwal yang disusun, pada Kamis (19/11/2026) akan digelar rapat penyusunan hasil harmonisasi Raperda bersama Kementerian Hukum dan HAM serta instansi terkait. Selanjutnya, proses harmonisasi ditargetkan selesai pada 20 November 2026.
Setelah itu, seluruh rangkaian pembahasan ditargetkan rampung pada 30 November 2026 sehingga Raperda dapat dibawa ke rapat paripurna.
Tidak Bisa Diluncurkan Kembali pada 2027
Adyansa menjelaskan, percepatan pembahasan bukan tanpa alasan. Pansus mengejar tenggat tersebut karena adanya arahan terkait Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2027.
Berdasarkan arahan Biro Hukum Provinsi Kalimantan Utara dan Kementerian Dalam Negeri, judul Raperda yang tidak selesai pada tahun berjalan tidak lagi diperkenankan untuk diluncurkan kembali dengan judul yang sama dalam Propemperda 2027.
“Berdasarkan hasil rapat koordinasi antara Biro Hukum Provinsi Kaltara dengan Bapemperda dan Sekretariat DPRD kemarin, ditekankan bahwa untuk program pembentukan perda tahun 2027 sudah tidak diperkenankan lagi untuk melakukan peluncuran dengan judul yang sama,” ujar Adyansa.
Kondisi tersebut membuat Pansus harus memastikan seluruh tahapan pembahasan berjalan sesuai jadwal. Jika tidak tuntas pada 2026, proses pembentukan regulasi ini berpotensi menghadapi kendala administratif dalam perencanaan legislasi tahun berikutnya.
Karena itu, DPRD Tarakan berupaya menuntaskan pembahasan sesuai target agar Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Lokal dapat segera diproses ke tahap selanjutnya.
Regulasi ini diharapkan menjadi landasan hukum yang memperkuat perlindungan pekerja sekaligus memberikan kepastian mengenai hak dan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal di Kota Tarakan. (*)






















Discussion about this post