NRT, TARAKAN : Peluang kerja bagi warga lokal menjadi perhatian serius DPRD Kota Tarakan. Melalui Panitia Khusus (Pansus), dewan tengah menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Tenaga Kerja Lokal yang salah satu poin pentingnya mewajibkan perusahaan menyerap minimal 60 persen tenaga kerja dari masyarakat setempat.
Tak hanya mengatur komposisi pekerja, regulasi ini juga diarahkan untuk mengakhiri praktik penahanan ijazah karyawan oleh perusahaan. Bahkan, sanksi tegas disiapkan bagi perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan tersebut.
Pembahasan Raperda ini dilakukan Pansus bersama Tim Ahli, Bagian Hukum DPRD, dan Pemerintah Kota Tarakan dalam rapat penyamaan persepsi di Kantor DPRD Tarakan, Selasa (17/11/2026).
Ketua Pansus Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Lokal DPRD Tarakan, Adyansa, mengatakan regulasi tersebut merupakan turunan dari undang-undang ketenagakerjaan nasional. Kehadirannya diharapkan memperkuat perlindungan sekaligus memastikan masyarakat lokal memperoleh kesempatan kerja yang lebih besar di daerah sendiri.
“Secara keseluruhan, undang-undang tentang ketenagakerjaan yang dikeluarkan pemerintah pusat itu sudah sangat bagus. Turunan dari itu, kami di Tarakan langsung menggarap tentang tenaga kerja lokal,” ujar Adyansa.
Kuota Pekerja Lokal Minimal 60 Persen
Salah satu poin yang menjadi perhatian utama Pansus adalah kewajiban perusahaan memprioritaskan tenaga kerja lokal. Dalam draf Raperda, setiap perusahaan diarahkan untuk memenuhi kuota pekerja lokal minimal 60 persen.
Ketentuan ini diharapkan membuka kesempatan lebih luas bagi warga Tarakan untuk memperoleh pekerjaan, sekaligus memastikan kehadiran investasi dan aktivitas usaha di daerah turut memberikan manfaat bagi masyarakat setempat.
Selain persoalan kesempatan kerja, Pansus juga menyoroti pemenuhan hak-hak dasar pekerja. Perusahaan nantinya diwajibkan memenuhi hak karyawan, termasuk kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, pembayaran upah sesuai ketentuan, serta kepatuhan terhadap aturan ketenagakerjaan.
Penahanan Ijazah Jadi Sorotan, Sanksi Tegas Disiapkan
Persoalan penahanan ijazah karyawan juga menjadi salah satu isu penting dalam pembahasan Raperda tersebut. Pansus menginginkan praktik yang merugikan pekerja itu tidak lagi terjadi di perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Tarakan.
Adyansa menegaskan, perusahaan tidak boleh menahan ijazah asli milik karyawan. Untuk memastikan aturan tersebut dipatuhi, Pansus meminta agar sanksi bagi perusahaan pelanggar dirumuskan secara tegas dan memberikan efek jera.
“Kita minta tadi dikasih tinggi supaya sanksinya. Supaya pengusaha juga paham, jangan dilarang betul sudah menahan ijazah, kecuali fotokopi tidak ada masalah,” tegasnya.
Libatkan Serikat Pekerja Sebelum Raperda Difinalisasi
Meski sejumlah poin penting telah dibahas, proses penyusunan Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Lokal masih terus berjalan.
Pansus berencana melibatkan unsur serikat pekerja dan instansi terkait untuk mendapatkan masukan lebih luas. Langkah tersebut dinilai penting agar aturan yang disusun tidak hanya berpihak pada perlindungan pekerja, tetapi juga memiliki landasan yang kuat dan dapat diterapkan secara efektif.
Setelah seluruh masukan dihimpun, Raperda akan memasuki tahapan harmonisasi bersama pihak hukum di tingkat provinsi. Pansus menargetkan proses fasilitasi dapat diselesaikan pada November ini.
Melalui regulasi tersebut, DPRD berharap perlindungan tenaga kerja di Tarakan semakin kuat, praktik yang merugikan pekerja dapat dihentikan, dan masyarakat lokal memperoleh kesempatan lebih besar untuk menikmati manfaat pertumbuhan ekonomi di daerahnya sendiri.






















Discussion about this post