NRT, TARAKAN : Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi bagi nelayan di kawasan Tanjung Pasir dan Tanjung Batu, Kota Tarakan, masih jauh dari harapan. Dari data pelayanan SPBU Tanjung Batu, baru sekitar 40 persen nelayan di wilayah pesisir tersebut yang terlayani.
Kondisi ini menjadi perhatian DPRD Kota Tarakan. Anggota Komisi III, Asrin Saleh, menilai pemerintah perlu segera membenahi mekanisme administrasi agar nelayan yang berhak tidak kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi.
Persoalan tersebut disampaikan Asrin usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan Komisi II dan Komisi III DPRD Tarakan yang membahas Standar Operasional Prosedur (SOP) lembaga penyalur BBM bersubsidi di Kota Tarakan, Senin (16/11/2026).
Menurut Asrin, keberadaan SPBU di Tanjung Batu sejak awal diharapkan menjadi solusi bagi nelayan yang berdomisili di Tanjung Pasir dan Tanjung Batu untuk memperoleh BBM sesuai kebutuhan profesinya.
Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan pelayanan belum menjangkau sebagian besar nelayan setempat.
“Sementara yang rekomendasi ini kan pelayanan dari pengelola SPBU yang ada di Tanjung Batu itu baru kurang lebih 40 persen yang terlayani, khususnya nelayan di pesisir Tanjung Pasir dan Tanjung Batu,” ujar Asrin.
Persyaratan Administrasi Jadi Kendala
Asrin menjelaskan, salah satu hambatan utama terletak pada kewajiban memiliki surat rekomendasi dari UPT Perikanan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) sebagai syarat mendapatkan BBM bersubsidi.
Untuk memperoleh surat tersebut, nelayan harus melengkapi sejumlah dokumen administrasi, mulai dari surat kesepakatan, kepesertaan BPJS, Nomor Induk Berusaha (NIB), hingga KTP dengan keterangan pekerjaan sebagai nelayan.
Persoalan semakin rumit ketika nelayan harus mengurus Kartu Kusuka. Dalam prosesnya, mereka dihadapkan pada persyaratan identitas yang harus terlebih dahulu mencantumkan profesi sebagai nelayan.
Rangkaian persyaratan tersebut dinilai menjadi hambatan tersendiri, terutama bagi nelayan yang membutuhkan kemudahan dalam mengurus dokumen agar bisa segera mengakses BBM bersubsidi.
DPRD Minta Posko Pelayanan Dibuka di Pesisir
Untuk mengatasi persoalan tersebut, DPRD Tarakan berencana menggelar rapat lanjutan dengan melibatkan seluruh instansi terkait. Pemerintah didorong tidak hanya menunggu nelayan datang mengurus dokumen, tetapi juga turun langsung ke kawasan pesisir.
Salah satu langkah yang diusulkan adalah membuka posko pelayanan khusus di wilayah Tanjung Pasir dan Tanjung Batu. Melalui posko tersebut, nelayan diharapkan bisa mendapatkan pendampingan dan mengurus persyaratan rekomendasi BBM subsidi dengan lebih mudah.
Asrin menegaskan, keberadaan SPBU di kawasan pesisir seharusnya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat nelayan yang tinggal di sekitarnya. Karena itu, ia berharap nelayan setempat mendapat perhatian dalam pembenahan sistem pelayanan dan distribusi.
“Harapan kami ke depan, karena SPBU di Tanjung Pasir itu adalah perjuangan kami di pesisir, paling tidak masyarakat di sana diprioritaskan. Mengingat saat ini hanya mendapatkan 40 persen, tentu kesenjangannya masih sangat jauh,” pungkas Asrin.
DPRD berharap pembenahan administrasi dan pelayanan langsung di kawasan pesisir dapat memperluas akses nelayan terhadap BBM bersubsidi. Dengan demikian, fasilitas penyaluran yang telah tersedia benar-benar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang menjadi sasaran program tersebut. (*)






















Discussion about this post