NRT, TARAKAN : Ketergantungan Kota Tarakan terhadap pasokan pangan dari luar daerah menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dijawab pemerintah. Dengan disahkannya Peraturan Daerah (Perda) tentang Ketahanan Pangan, DPRD Kota Tarakan berharap daerah kepulauan ini mulai memperkuat kemampuan produksi pangan sendiri melalui kebijakan dan program nyata.
Harapan tersebut disampaikan Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Raperda Ketahanan Pangan DPRD Tarakan, Dapot Sinaga, S.E., setelah DPRD menyetujui rancangan regulasi tersebut untuk ditetapkan menjadi Perda.
Persetujuan itu diputuskan dalam Rapat Paripurna ke-XV DPRD Kota Tarakan, Senin (16/11/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Tarakan Muhammad Yunus, didampingi Wakil Ketua Herman Hamid dan Edi Patanan. Hadir pula Wali Kota Tarakan dr. Khairul, Wakil Wali Kota Ibnu Saud, unsur Forkopimda, serta jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan.
Dapot menegaskan, sebagai kota kepulauan dengan keterbatasan lahan, Tarakan masih menghadapi tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri. Karena itu, Perda Ketahanan Pangan tidak boleh hanya menjadi dokumen administratif, tetapi harus menjadi landasan bagi pemerintah untuk mengambil langkah konkret.
“Kita berharap Perda Ketahanan Pangan ini benar-benar diwujudkan melalui kebijakan dan program yang konkret di lapangan,” ujar Dapot.
Petani, Nelayan, dan Peternak Harus Mendapat Perlindungan
Selain mendorong kemandirian pangan, Dapot menyoroti pentingnya keberpihakan pemerintah terhadap pelaku utama sektor pangan, terutama petani, nelayan, dan peternak lokal.
Menurutnya, penguatan ketahanan pangan tidak cukup hanya dengan memastikan bahan pangan tersedia di pasar. Pemerintah juga harus memperhatikan stabilitas harga di tingkat produsen, kelancaran distribusi, serta ketersediaan cadangan pangan daerah.
Langkah tersebut diperlukan agar masyarakat tidak mudah terdampak gejolak harga maupun gangguan pasokan dari luar daerah.
“Ketahanan pangan di Kota Tarakan bukan hanya berbicara soal ketersediaan stok di pasaran, tetapi juga menyangkut keterjangkauan, pemerataan, dan kemampuan masyarakat kita dalam memperoleh pangan yang cukup, aman, serta bergizi,” tegasnya.
Urban Farming hingga Pekarangan Pangan Bergizi
Setelah Perda disahkan, Dapot berharap Pemerintah Kota Tarakan segera menindaklanjutinya melalui program kerja yang terukur dan berkelanjutan.
Sejumlah langkah yang dinilai perlu diperkuat di antaranya pengembangan pertanian perkotaan (urban farming), optimalisasi pemanfaatan pekarangan untuk menghasilkan pangan bergizi, serta pengawasan terhadap mutu dan keamanan pangan.
Menurutnya, berbagai upaya tersebut harus diarahkan untuk memperkuat produksi pangan lokal sekaligus mengurangi ketergantungan Tarakan terhadap pasokan dari luar daerah.
Dengan demikian, keberhasilan Perda Ketahanan Pangan nantinya tidak hanya terlihat dari lahirnya regulasi, tetapi juga dari meningkatnya kemampuan daerah menjaga pasokan, kestabilan harga, dan keterjangkauan pangan bagi seluruh masyarakat. (*)






















Discussion about this post