NRT, TARAKAN : Tambahan modal Pemerintah Kota Tarakan untuk Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Alam akhirnya mendapat persetujuan DPRD Kota Tarakan. Namun, persetujuan tersebut bukan tanpa catatan. Dewan mengingatkan agar penyertaan modal tidak sekadar menjadi suntikan anggaran, melainkan harus berbuah perbaikan nyata terhadap pelayanan air bersih yang selama ini menjadi kebutuhan mendasar masyarakat.
Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan itu diputuskan dalam Rapat Paripurna ke-XV DPRD Kota Tarakan Masa Sidang I Tahun Sidang 2026/2027, Senin (16/11/2026).
Seluruh fraksi, yakni Gerindra, PDI Perjuangan, Demokrat, PKS, PKB, Golkar, dan Fraksi Harapan, sepakat menerima dan menyetujui Raperda tersebut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Ketua Pansus Pembahas Raperda Penyertaan Modal Perumda Air Minum Tirta Alam DPRD Kota Tarakan, Suryadi Sangkala, menegaskan bahwa setiap tambahan modal yang diberikan pemerintah daerah harus memiliki sasaran yang jelas serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Menurutnya, penyertaan modal tidak boleh hanya menjadi rutinitas penganggaran atau sekadar menambah aset perusahaan tanpa diikuti peningkatan kualitas pelayanan.
“Tambahan penyertaan modal ini harus berdampak langsung dan terukur pada perbaikan kualitas, kontinuitas, serta perluasan cakupan layanan kepada masyarakat, sehingga warga benar-benar merasakan manfaat dari investasi daerah tersebut,” tegas Suryadi.
Instalasi hingga Jaringan Distribusi Harus Dibenahi
Suryadi menjelaskan, tambahan modal tersebut diarahkan untuk mendukung sejumlah kebutuhan strategis Perumda Tirta Alam. Di antaranya peremajaan instalasi, penggantian dan perluasan jaringan distribusi, pengembangan sumber air baku, serta menekan tingkat kehilangan air atau Non-Revenue Water (NRW).
Pansus menilai pembenahan infrastruktur menjadi bagian penting agar pelayanan air bersih semakin berkualitas, distribusinya lebih lancar, dan jangkauannya semakin luas.
Tak hanya infrastruktur, pengelolaan perusahaan juga menjadi perhatian. Perumda Tirta Alam diminta menerapkan tata kelola perusahaan yang bersih, transparan, dan profesional sesuai prinsip Good Corporate Governance (GCG).
Dengan pengelolaan yang sehat, perusahaan daerah tersebut diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan pelayanan publik, tetapi juga memberikan kontribusi optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Modal Disetor Melebihi Modal Dasar, Perda Pendirian Diminta Disesuaikan
Dalam pembahasan Raperda, Pansus bersama Fraksi Golkar turut menemukan persoalan penting terkait aspek legalitas penyertaan modal.
Berdasarkan hasil pencermatan, jumlah modal yang telah disetorkan Pemerintah Kota Tarakan kepada Perumda Air Minum Tirta Alam diketahui telah melampaui besaran modal dasar yang ditetapkan dalam Perda pendirian PDAM sebelumnya.
Atas kondisi tersebut, DPRD mendesak Pemkot Tarakan segera melakukan perubahan dan penyesuaian terhadap Perda pendirian PDAM.
Langkah ini dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum, menjaga tertib administrasi, serta menghindari potensi persoalan dalam pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah.
Penyertaan Modal Bukan Hanya Uang Tunai
Pansus juga memberikan penjelasan agar masyarakat tidak keliru memahami bentuk penyertaan modal yang diberikan pemerintah daerah.
Suryadi mengungkapkan, sebagian besar penyertaan modal tersebut bukan berupa uang tunai, melainkan dalam bentuk barang atau aset milik pemerintah daerah. Aset itu antara lain jaringan perpipaan dan flowmeter atau alat pengukur aliran air yang dihibahkan untuk mendukung program sambungan PDAM gratis bagi masyarakat Tarakan.
Dengan pengalihan aset tersebut, Perumda Tirta Alam memiliki tanggung jawab untuk mengelola, memelihara, dan memastikan keberlanjutannya agar dapat memberikan manfaat jangka panjang.
Krisis Air Baku Jadi Pekerjaan Rumah
Persoalan lain yang menjadi perhatian DPRD adalah ketersediaan air baku di Tarakan. Rendahnya curah hujan menyebabkan pasokan air baku semakin berkurang, sehingga diperlukan langkah antisipatif untuk menjamin keberlangsungan pelayanan air bersih.
Dewan mendorong pemerintah daerah mulai menyusun perencanaan jangka panjang untuk mencari sumber air baku alternatif. Salah satu opsi yang perlu dikaji adalah pemanfaatan sumber air dari daratan Kalimantan, di luar embung-embung yang selama ini menjadi andalan.
Menurut Suryadi, persoalan air bersih tidak cukup diselesaikan melalui penambahan modal semata. Dibutuhkan perencanaan menyeluruh, penguatan infrastruktur, kepastian sumber air baku, serta pengelolaan perusahaan yang profesional.
Dengan persetujuan Raperda tersebut, DPRD Kota Tarakan menegaskan tetap akan menjalankan fungsi pengawasan secara kritis, objektif, dan bertanggung jawab.
“Tujuannya satu, memastikan setiap rupiah anggaran dan aset daerah yang diinvestasikan benar-benar bermuara pada tuntasnya persoalan klasik air bersih dan terwujudnya pelayanan publik yang berkeadilan di Kota Tarakan,” pungkas Suryadi. (*)






















Discussion about this post