NRT, Tarakan : Laporan dugaan pelecehan terhadap Pancasila yang dilayangkan ke Polres Tarakan belum beranjak dari tahap penyelidikan. Penyidik masih mengumpulkan bukti dan memeriksa pihak terkait sebelum menentukan pasal maupun langkah hukum berikutnya.
Kasat Reskrim Polres Tarakan AKP Reginald Yuniawan Sujono mengatakan laporan tersebut diterima pada Kamis (6/8/2026). Laporan disampaikan oleh perwakilan salah satu organisasi masyarakat dan ditujukan kepada individu yang dilaporkan terkait aksi unjuk rasa mahasiswa di depan Kantor Wali Kota Tarakan, 31 Juli lalu.
“Laporan itu kita baru terima. Laporan itu masuk hari Kamis kemarin. Karena itu, mari sama-sama kita menghormati proses hukum yang sedang berjalan,” kata Reginald, Sabtu (8/8/2026).
Reginald menjelaskan, laporan tersebut berkaitan dengan aksi mahasiswa yang sebelumnya digelar di depan Kantor Wali Kota Tarakan. Dalam aksi tersebut, terdapat pernyataan yang oleh pelapor dinilai diduga melecehkan Pancasila.
Untuk pihak yang dilaporkan, Reginald menyebut salah satunya berinisial FK. Ia memastikan laporan yang diterima kepolisian ditujukan kepada individu, bukan organisasi.
“Untuk yang dilaporkan itu mahasiswa yang melaksanakan aksi unjuk rasa kemarin. Salah satunya itu berinisial FK,” ujarnya.
Saat ini, penyidik masih mendalami laporan tersebut melalui tahapan penyelidikan. Polisi belum sampai pada penetapan tersangka karena proses pengumpulan bahan keterangan dan bukti masih berlangsung.
“Kita masih kumpulkan bukti-bukti, melakukan undangan klarifikasi, pemeriksaan saksi-saksi,” kata Reginald.
Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mendalami materi yang dilaporkan sekaligus memperoleh keterangan dari pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara. Polisi masih memerlukan hasil pemeriksaan sebelum menentukan arah penanganan selanjutnya.
Mengenai penerapan pasal, Reginald mengatakan kepolisian belum menentukan ketentuan pidana yang akan digunakan. Ia menyebut penentuan pasal tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan tuntutan massa, tetapi menunggu hasil penyelidikan.
“Untuk penerapan pasal masih terlalu dini. Nanti setelah pemeriksaan saksi-saksi dan pengumpulan barang bukti, kita akan gelarkan perkara. Dari hasil gelar perkara itulah bisa kita tentukan penerapan pasalnya,” jelasnya.
Selain saksi, penyidik juga akan meminta keterangan ahli. Reginald menyebut ahli bahasa dan ahli Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) akan dilibatkan dalam proses pemeriksaan.
“Termasuk dengan pemeriksaan saksi ahli semua. Ahli bahasa, ahli ITE,” katanya.
Keterangan ahli tersebut dibutuhkan untuk membantu penyidik mengkaji materi yang dipersoalkan dalam laporan. Hasil pemeriksaan saksi, barang bukti dan keterangan ahli nantinya menjadi bahan dalam proses gelar perkara.
Sementara itu, massa yang mendatangi Polres Tarakan pada Sabtu (8/8/2026) meminta adanya perkembangan penanganan laporan setelah sebelumnya memberikan batas waktu. Menanggapi permintaan tersebut, Reginald menyebut kepolisian memiliki mekanisme pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan kepada pelapor.
Menurutnya, kepolisian akan memberikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP). Penyampaian dilakukan kepada perwakilan pihak pelapor.
“Tidak apa-apa. Kita akan kirimkan SP2HP. Tapi nanti mungkin SP2HP-nya itu kita sampaikan kepada pihak yang menjadi perwakilan saja, tidak semua massa aksi,” ujarnya.
Reginald menegaskan proses penanganan laporan tetap berjalan sesuai tahapan hukum. Karena itu, ia meminta pihak-pihak yang berkepentingan memberikan ruang kepada penyidik untuk mengumpulkan keterangan dan bukti yang diperlukan.
Selain laporan dugaan pelecehan terhadap Pancasila, massa juga meminta kepolisian menelusuri kemungkinan adanya pihak yang berada di balik aksi mahasiswa sebelumnya. Permintaan tersebut turut menjadi bagian yang akan dikembangkan penyidik.
“Nanti kita kembangkan lagi. Aktor di belakangnya, intelektual, nanti kita kembangkan lagi,” pungkasnya. (*)
Discussion about this post