NRT, Jakarta : Upaya mempercepat pembangunan infrastruktur di Kalimantan Utara terus dilakukan DPRD Provinsi Kaltara. Setelah sebelumnya menyambangi Kementerian Pekerjaan Umum, DPRD Kaltara kembali bergerak ke tingkat pemerintah pusat melalui audiensi dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari langkah DPRD Kaltara memperjuangkan dukungan pendanaan untuk pembangunan jalan di kawasan perbatasan sekaligus mendorong realisasi **Dana Bagi Hasil (DBH)** yang hingga kini belum tersalurkan sepenuhnya.
Audiensi dihadiri langsung Ketua DPRD Kaltara H. Achmad Djufrie, SE., MM., Wakil Ketua DPRD Kaltara H. Muddain, ST., Kepala Dinas Pekerjaan Umum, serta Ketua KADIN Kaltara.
Bagi Kaltara, dukungan pemerintah pusat dinilai sangat penting mengingat pembangunan infrastruktur, khususnya di wilayah perbatasan, membutuhkan dukungan pembiayaan yang kuat dan berkelanjutan.
Pembangunan jalan tidak hanya berkaitan dengan konektivitas antarwilayah, tetapi juga menyangkut akses masyarakat terhadap pelayanan publik, aktivitas ekonomi, serta penguatan kawasan perbatasan sebagai beranda terdepan Indonesia.
Karena itu, DPRD Kaltara mendorong agar pemerintah pusat memberikan perhatian lebih terhadap kebutuhan pembangunan infrastruktur di provinsi yang berbatasan langsung dengan Malaysia tersebut.
Selain persoalan infrastruktur, DBH juga menjadi salah satu perhatian utama dalam audiensi. DPRD Kaltara mendorong agar dana yang menjadi hak daerah tersebut dapat segera direalisasikan sesuai ketentuan.
DPRD menilai kepastian pendanaan sangat dibutuhkan pemerintah daerah untuk menjaga kesinambungan berbagai program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Dukungan pemerintah pusat diharapkan mampu mempercepat pembangunan jalan di kawasan perbatasan sekaligus memberikan ruang fiskal yang lebih kuat bagi Kaltara dalam menjalankan program-program strategis daerah.
Langkah DPRD Kaltara ke pemerintah pusat ini sekaligus menegaskan komitmen lembaga legislatif untuk tidak berhenti memperjuangkan kebutuhan masyarakat di daerah.
Dengan membawa aspirasi Kaltara langsung ke kementerian terkait, DPRD berharap persoalan pendanaan pembangunan dan DBH mendapatkan solusi konkret sehingga pembangunan di provinsi termuda di Kalimantan tersebut dapat berjalan lebih cepat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
DPRD Kaltara memastikan perjuangan di tingkat pusat akan terus dilakukan demi memperkuat pembangunan, terutama di kawasan perbatasan yang memiliki posisi strategis bagi masa depan Kalimantan Utara dan Indonesia. (*)
Discussion about this post