NRT, TARAKAN : Di tengah meningkatnya tuntutan pelayanan dan pengawasan di lapangan, anggaran operasional Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Tarakan justru menjadi sorotan. DPRD menilai kebutuhan dua instansi tersebut harus mendapat perhatian serius agar pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat tidak terkendala keterbatasan dana.
Anggota Komisi I DPRD Kota Tarakan, Suryadi Sangkala, mengungkapkan keprihatinannya terhadap sejumlah pemangkasan biaya operasional yang dialami mitra kerja Komisi I tersebut dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027.
Sorotan itu disampaikan Suryadi seusai rapat bersama Satpol PP dan Pemadam Kebakaran, Rabu (18/11/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena capaian program kerja kedua instansi justru telah melampaui target yang ditetapkan. Namun, peningkatan kinerja itu belum diikuti dukungan anggaran yang sepadan.
“Program-program mereka sudah melampaui target, namun anggarannya malah dikurangi,” ujar Suryadi.
Ia menegaskan, Komisi I akan memperjuangkan agar kebutuhan anggaran instansi yang berkaitan langsung dengan ketertiban umum, keselamatan, dan pelayanan masyarakat tersebut dapat dipenuhi secara layak.
Suryadi menilai, program yang bersifat mendesak dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat harus menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah dalam menentukan alokasi anggaran.
Beban Pengawasan Satpol PP Kian Kompleks
Salah satu perhatian Komisi I adalah kondisi anggaran Satpol PP yang disebut relatif stagnan dari tahun ke tahun, yakni di kisaran Rp18 miliar lebih.
Padahal, tantangan penegakan peraturan daerah dan pengawasan ketertiban umum di Tarakan semakin beragam. Satpol PP tidak hanya bertugas melakukan penertiban, tetapi juga menghadapi berbagai persoalan sosial yang membutuhkan pengawasan langsung di lapangan.
Suryadi mencontohkan masih ditemukannya pelajar yang bolos sekolah hingga menghabiskan waktu di kafe pada jam pelajaran, termasuk melakukan aktivitas seperti merokok.
“Banyak anak-anak kita di Tarakan yang melakukan hal-hal yang mereka anggap baik, padahal itu tidak baik untuk mereka, seperti merokok dan bolos sekolah,” ungkapnya.
Menurutnya, kondisi tersebut membutuhkan kegiatan pengawasan dan penjangkauan yang konsisten. Namun, upaya itu akan sulit berjalan maksimal apabila tidak didukung biaya operasional yang memadai.
Karena itu, ia berharap pemerintah daerah turut mempertimbangkan kebutuhan riil Satpol PP dalam menjalankan tugas, bukan hanya melihat besaran anggaran secara nominal.
Anggaran Damkar Tak Boleh Diabaikan
Selain Satpol PP, Komisi I memberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan anggaran sektor pemadam kebakaran dan penyelamatan.
Suryadi menegaskan, Damkar merupakan layanan vital yang berhubungan langsung dengan keselamatan jiwa dan harta benda masyarakat. Penanganan kebakaran dan kondisi darurat membutuhkan kesiapan personel, peralatan, serta dukungan operasional yang harus tersedia setiap saat.
“Terutama pemadam kebakaran itu sifatnya sangat-sangat diperlukan. Hal-hal yang bersifat urgensi dan wajib, pemerintah harus pikirkan anggarannya,” tegasnya.
Ia mengingatkan, keterbatasan dukungan anggaran berpotensi memengaruhi kesiapan petugas ketika menghadapi keadaan darurat. Karena itu, kebutuhan Damkar harus diperhitungkan secara cermat agar pelayanan penyelamatan tidak terhambat.
“Semangat mereka untuk bekerja harus tetap disupport dengan anggaran yang cukup, agar penanganan musibah kebakaran bisa berjalan maksimal,” pungkasnya.
Komisi I berharap pembahasan KUA-PPAS APBD 2027 dapat memberikan ruang bagi pemenuhan kebutuhan operasional Satpol PP dan Damkar. Dengan dukungan anggaran yang memadai, kedua instansi diharapkan dapat menjalankan tugas secara optimal dalam menjaga ketertiban sekaligus melindungi keselamatan masyarakat Tarakan. (**)






















Discussion about this post