Reses dengan Konstituen di Tarakan, Supa’ad Sosialisasikan SPMB 2026

NRT, Tarakan : Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Supa’ad Hadianto, memanfaatkan masa reses untuk membantu sosialisasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2026 kepada masyarakat.

Kegiatan yang digelar di kawasan Karang Anyar, Tarakan, Minggu (17/5/26) itu menghadirkan perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi Kaltara sebagai narasumber guna memberikan pemahaman terkait aturan baru dalam pelaksanaan SPMB.

Dalam sambutannya, Supa’ad menyebut anggaran sosialisasi yang dimiliki organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya Dinas Pendidikan, masih sangat terbatas. Karena itu, ia memanfaatkan agenda reses untuk membantu pemerintah daerah menyampaikan program kepada masyarakat.

“Sedikit sekali anggaran untuk sosialisasi SPMB ini. Karena itu saya memanfaatkan kegiatan reses agar OPD bisa menyampaikan program kerjanya langsung kepada masyarakat,” kata Supa’ad.

Ia menjelaskan, sebelumnya sosialisasi serupa juga telah dilaksanakan di Kota Tarakan dan Kabupaten Nunukan dengan melibatkan pihak Dinas Pendidikan.

Menurutnya, kegiatan reses tidak hanya menjadi sarana bertemu konstituen, tetapi juga wadah untuk memastikan program pemerintah dapat dipahami dan diakses masyarakat luas.

“Tujuan saya bagaimana program pemerintah provinsi, termasuk program gubernur, bisa diketahui masyarakat secara jelas,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Supa’ad juga menegaskan pentingnya pelaksanaan SPMB yang transparan dan sesuai aturan. Ia mengaku mendukung penuh pengawasan terhadap proses penerimaan siswa baru agar bebas dari praktik titipan maupun intervensi yang tidak sesuai ketentuan.

“Saya selalu sampaikan jangan ada titipan. Semua harus sesuai aturan dan diawasi bersama,” tegasnya.

Selain membahas pendidikan, kegiatan reses tersebut juga diisi dengan dialog bersama masyarakat dari berbagai latar belakang, mulai dari tokoh agama, jurnalis, hingga tokoh masyarakat setempat.

Supa’ad menambahkan, tugas anggota DPRD sesuai ketentuan perundang-undangan meliputi tiga fungsi utama, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.

Ia berharap kegiatan reses dapat menjadi ruang komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat, sehingga berbagai program daerah dapat tersosialisasi dengan baik dan tepat sasaran. (*)