Fraksi Demokrat Minta Pemprov Kaltara dan Pemkab Perkuat Sinergi Demi Keberhasilan Pembangunan

NRT, Tanjung Selor : Keberhasilan pembangunan di Kalimantan Utara dinilai tidak hanya bergantung pada program masing-masing daerah, tetapi juga ditentukan oleh kuatnya koordinasi antarpemerintah di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota.

Pandangan itu disampaikan Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kalimantan Utara, Hendri Tuwi, saat menyampaikan pandangan umum fraksinya. Menurut dia, sejumlah persoalan pembangunan yang dihadapi Kaltara memiliki keterkaitan antardaerah sehingga memerlukan penyelesaian secara bersama.

“Fraksi Partai Demokrat meyakini bahwa berbagai persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan secara parsial oleh masing-masing pemerintah daerah. Permasalahan yang bersifat lintas kabupaten/kota bahkan lintas kewenangan memerlukan koordinasi, komunikasi, dan komitmen bersama antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota serta DPRD di seluruh Kalimantan Utara,” ujar Hendri.

Ia menjelaskan, pola kerja yang saling terhubung akan memudahkan penyelarasan program pembangunan, terutama terhadap persoalan yang menyangkut kepentingan lebih dari satu daerah.

Menurut Hendri, semangat kolaborasi perlu terus dibangun agar setiap kebijakan yang diambil mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

“Semangat kebersamaan, saling menghormati, serta mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan sektoral maupun politik merupakan kunci keberhasilan mewujudkan Kalimantan Utara yang maju, sejahtera, berdaya saing, aman, dan berkelanjutan,” katanya.

Ia menambahkan, pembangunan yang dilakukan secara terpadu akan memperkuat upaya pemerintah dalam menjawab berbagai tantangan, terutama di kawasan pedalaman dan perbatasan.

“Kemajuan Kalimantan Utara tidak akan tercapai apabila masing-masing daerah berjalan sendiri-sendiri. Kemajuan tersebut hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi, koordinasi, dan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan dalam bingkai pembangunan Provinsi Kalimantan Utara yang berkeadilan dan berpihak kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat di wilayah perbatasan,” tutup Hendri. (*)