NRT, TARAKAN : Penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi nelayan di Kota Tarakan masih menghadapi persoalan serius. Di tengah antrean panjang di sejumlah SPBU, kuota BBM subsidi di kawasan Tanjung Batu dan Tanjung Pasir justru baru terserap sekitar 40 persen.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tarakan menilai persoalan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan pelayanan SPBU, tetapi juga dipicu rumitnya administrasi kepemilikan kartu nelayan.
Ketua Komisi II DPRD Kota Tarakan, Simon Patino, mengungkapkan persoalan ini mencuat setelah pihaknya menerima berbagai keluhan masyarakat pesisir. Mulai dari dugaan pelayanan operator SPBU yang kurang santun hingga distribusi BBM subsidi yang dinilai belum merata.
Hasil penelusuran DPRD menunjukkan, rendahnya penyerapan kuota di Tanjung Batu dan Tanjung Pasir salah satunya disebabkan banyak nelayan setempat belum memiliki kartu nelayan. Ironisnya, SPBU di kawasan tersebut justru dipadati nelayan dari wilayah lain, seperti Tarakan Barat dan Tarakan Tengah.
“Setelah kita telusuri, kembali lagi itu masalah kartu nelayan. Makanya ini kita mau percepat,” ujar Simon usai memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan Komisi II dan Komisi III DPRD Tarakan, Senin (16/11/2026).
Menurut Simon, sebagian nelayan di Tanjung Batu dan Tanjung Pasir kesulitan mengurus kartu nelayan karena lebih banyak menghabiskan waktu untuk melaut. Akibatnya, mereka tidak memiliki cukup waktu untuk menyelesaikan berbagai persyaratan administrasi.
Padahal, kepemilikan kartu nelayan dan KTP dengan keterangan profesi sebagai nelayan menjadi persyaratan penting untuk memperoleh rekomendasi pembelian BBM bersubsidi.
Situasi semakin rumit ketika nelayan dari kecamatan lain turut membeli BBM di SPBU Tanjung Batu dan Tanjung Pasir. Kondisi ini membuat antrean semakin panjang dan memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai pemerataan distribusi BBM subsidi.
Meski demikian, Simon menegaskan DPRD belum menerima laporan resmi mengenai dugaan penyalahgunaan rekomendasi BBM subsidi oleh pihak yang bukan berprofesi sebagai nelayan.
“Kita tidak akan membuat statement itu karena belum ada yang melaporkan ada indikasi penyimpangan. Tapi yang paling utama adalah kita menuntaskan permasalahan nelayan untuk mendapat rekomendasi secara cepat dan tepat,” tegasnya.
DPRD Tegur Pengelola SPBU
Selain persoalan administrasi, DPRD Tarakan juga menyoroti kualitas pelayanan operator SPBU. Simon menyayangkan adanya insiden pelayanan yang dinilai kurang santun kepada masyarakat dan sempat menjadi perbincangan setelah viral di media sosial.
Bahkan, insiden tersebut turut menyeret nama salah satu anggota dewan.
DPRD pun telah menyampaikan peringatan kepada para pemilik atau pengelola SPBU agar mengevaluasi kinerja petugas di lapangan. Menurut Simon, pelayanan kepada masyarakat harus tetap mengedepankan sikap santun dan profesional.
“Kita harap ini diperbaiki, kita sampaikan kepada owner SPBU. Jangan sampai terjadi lagi seperti yang ada di media sosial maupun yang sedang terjadi kemarin. Kita berharap itu tidak terjadi biar semuanya kondusif,” ungkapnya.
Dorong Sistem Zonasi dan Pelayanan Jemput Bola
Untuk mengatasi persoalan distribusi, DPRD Tarakan mendorong Dinas Perikanan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menyusun kajian serta skema pembagian BBM subsidi berbasis wilayah atau zonasi.
Melalui skema tersebut, distribusi diharapkan lebih terarah sehingga nelayan dapat mengakses BBM subsidi di wilayah pelayanan yang sesuai dengan domisili atau kawasan aktivitas mereka. Dengan demikian, penumpukan antrean di satu SPBU dapat diminimalkan.
Tak hanya itu, DPRD juga menyiapkan langkah percepatan penyelesaian kendala administrasi melalui kolaborasi lintas instansi.
Rapat lanjutan akan melibatkan Dinas Perikanan Kota Tarakan, Dinas Perikanan Provinsi Kaltara, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), BPJS, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
Keenam instansi tersebut diharapkan dapat turun langsung ke kawasan pesisir untuk memberikan pelayanan jemput bola, khususnya membantu nelayan mengurus persyaratan dan penerbitan kartu nelayan.
“Kita ajak semua nanti, kita buat aturannya seperti apa dari beberapa yang saya sebutkan tadi, ada enam OPD, untuk kita datangkan ke sana. Langsung untuk melayani membuat izin kartu nelayan tersebut,” pungkas Simon.
DPRD berharap langkah tersebut dapat memangkas hambatan birokrasi yang selama ini dihadapi nelayan. Dengan kemudahan administrasi dan pembagian distribusi yang lebih terarah, BBM bersubsidi diharapkan benar-benar dapat dinikmati oleh nelayan yang berhak. (*)






















Discussion about this post