NRT, Tarakan : Siapa sangka, di balik setelan rapi anggota dewan, Supa’ad Hadianto adalah seorang buruh sejati. Dalam sebuah dialog hangat di Tarakan Plaza Hotel, legislator Kaltara ini blak-blakan mengaku pernah membanting tulang di perusahaan lokal sebelum duduk di parlemen.
Berbekal ‘darah’ pekerja itulah, ia kini pasang badan mengawal lahirnya Satgas Ketenagakerjaan hingga memperjuangkan pengadilan khusus buruh di Bumi Benuanta.
Dalam Dialog Terbuka Ketenagakerjaan yang digelar Korwil KSBSI Kaltara, Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Supa’ad Hadianto, melempar pernyataan menohok sekaligus membakar semangat para buruh.
Bukan sekadar bicara teori, legislator dari Dapil Tarakan ini blak-blakan soal penyakit internal serikat hingga dapur anggaran pemerintah.
Supa’ad menekankan musuh terbesar perjuangan buruh terkadang bukan dari luar, melainkan ketidaksolidan di dalam. Ia menyoroti adanya oknum serikat yang justru bermain di belakang demi kepentingan pribadi.
“Kalau sepuluh orang kompak dan tidak main mata di perusahaan, selesai barang ini. Nggak perlu lagi ada DPRD atau polisi yang turun tangan kalau semua benar-benar solid,” tegasnya.
Ia juga memperkenalkan filosofi “Tiga O” yang ia bawa dari pengalamannya di Pemuda Pancasila yaitu Otot, Otak, dan Omong. Menurutnya, perjuangan butuh keberanian fisik, kecerdasan strategi, dan kelantangan suara.
Banyak yang belum tahu lahirnya Satgas Ketenagakerjaan di Kaltara merupakan buah dari agenda reses Supa’ad. Ia merasa miris karena jarang sekali anggota dewan yang mau merangkul serikat buruh dalam agenda serap aspirasi.
Satgas bisa menjadi mata dan telinga tambahan bagi Disnakertrans. Selain itu, serikat pekerja bisa melapor langsung jika ada pelanggaran undang-undang, menambal keterbatasan jumlah pengawas pemerintah.
Bahkan, ia sempat berseloroh soal dana Jaminan Hari Tua (JHT)-nya yang masih tersimpan di BPJS Ketenagakerjaan.
“Tahu-tahu kata kepala cabang BPJS, uang saya masih ada,” ujarnya.
Politisi NasDem itu membuktikan ia benar-benar memahami keresahan rekan-rekan buruh dari pengalaman pribadi.
Supa’ad jujur soal kondisi keuangan daerah. APBD Kaltara terjun bebas dari Rp3,1 triliun menjadi Rp2,2 triliun.
Namun, ia membawa dua kabar optimis untuk sektor tenaga kerja di tahun 2026 yaitu anggaran pengawasan tetap dikawal di angka Rp2 miliar. Serta adanya penambahan jumlah pengawas lapangan dari hanya 3 orang menjadi 8 orang.
Terkait Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), Supa’ad menegaskan bola kini ada di pusat. Sejak 2022, Gubernur Kaltara sudah menyurati Mahkamah Agung atas rekomendasi DPRD.
Ia meminta KSBSI untuk ikut menggedor pintu Mahkamah Agung (MA) agar PHI di Kaltara bukan sekadar mimpi.
Supa’ad menjelaskan pemerintah punya keterbatasan dan DPRD punya wewenang terbatas.
“Kekuatan buruh yang solid adalah kunci utama perubahan. Sinergi antara “Otot, Otak, dan Omong” harus segera dijalankan,” pesannya.(*)
Discussion about this post