Investasi Besar Perlu Kesiapan Regulasi dan Proteksi Tenaga Kerja Lokal

NRT, Tanjung Selor : Investasi besar tanpa kesiapan regulasi dan proteksi tenaga kerja lokal dinilai berisiko. Hal inilah yang menjadi perhatian Wakil Ketua DPRD (Kalimantan Utara (Kaltara), H. Muhammad Nasir, di tengah ambisi besar pemerintah menarik pemodal melalui Kaltara Investment Forum (KIF) 2026.

Forum tahun ini mengusung tema “Encouraging Sustainable Investment Growth in North Kalimantan Through Tourism and Downstreaming.”

Nasir memberikan catatan mengenai pentingnya keberlanjutan dan dampak langsung bagi ekonomi lokal.

Dalam forum tersebut, sektor pariwisata dan hilirisasi industri menjadi sorotan utama. Muhammad Nasir menilai dua sektor ini adalah kunci agar Kaltara tidak lagi bergantung pada ekspor bahan mentah.

“Kita ingin investasi yang masuk ke Kaltara benar-benar memberikan nilai tambah. Hilirisasi harus berjalan sehingga lapangan kerja terbuka lebar untuk putra-putri daerah,” ujar Muhammad Nasir.

Forum ini diharapkan menjadi jembatan antara pemerintah, dunia usaha, dan investor global. Nasir menekankan DPRD akan terus mengawal regulasi agar iklim investasi di Kaltara tetap kondusif, transparan, dan berdaya saing tinggi.

Beberapa poin yang menjadi perhatian legislatif dalam KIF 2026 ini antara lain investasi jangan hanya menumpuk di satu titik, tapi harus menyentuh wilayah perbatasan dan pedalaman. Sektor pariwisata harus dikembangkan tanpa merusak ekosistem asli Kaltara.

“DPRD juga mendorong investor untuk bekerja sama dengan pendidikan vokasi lokal guna menyiapkan tenaga kerja terampil,” tegasnya.

Melalui momentum KIF 2026, Muhammad Nasir berharap adanya Letter of Intent (LoI) yang konkret, bukan sekadar seremonial. Ia menekan agar pemerintah daerah lebih agresif dalam mempermudah perizinan tanpa mengabaikan aspek perlindungan hak-hak masyarakat adat dan lokal.

Dengan sinergi yang kuat antara eksekutif dan legislatif, Kaltara optimis mampu bertransformasi menjadi magnet investasi baru di Indonesia Timur, sekaligus memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.(*)