DPRD Kaltara Kolaborasi dengan Unhas dalam Perkuat Produk Hukum Daerah

NRT, Makassar : Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melaksanakan kunjungan kerja ke Universitas Hasanuddin (Unhas), Kota Makassar, Senin (20/4/26).

Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan konsultasi dan koordinasi mendalam terkait pengembangan kapasitas legislasi serta kajian hukum peraturan daerah.

Kedatangan Wakil Ketua DPRD Provinsi Kaltara, Muhammad Nasir diterima Dekan Fakultas Hukum Unhas, Prof. Dr. Hamza Halim, S.H., M.H., M.A.P.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Kaltara, Muhammad Nasir, yang memimpin langsung rombongan tersebut, menegaskan langkah ini diambil untuk memastikan setiap Peraturan Daerah (Perda) yang dihasilkan oleh DPRD Kaltara memiliki kualitas akademis dan yuridis yang mumpuni.

Menurut Muhammad Nasir, kerja sama dengan pakar hukum dari Unhas sangat krusial. Hal ini berkaitan dengan dinamika hukum nasional yang terus berkembang, sehingga menuntut para legislator di daerah untuk terus memperbarui kompetensi mereka.

“Kami hadir di Unhas untuk menyelaraskan pandangan terkait pengembangan kapasitas legislasi. Tujuannya jelas, agar produk hukum yang kita susun di Kaltara benar-benar implementatif dan memiliki naskah akademik yang kuat,” ujar Nasir.

Kegiatan yang berlangsung di salah satu kampus terbaik di Indonesia Timur ini, mencakup beberapa agenda utama, antara lain membahas metodologi terbaru dalam penyusunan draf regulasi agar lebih efisien.

Selain itu, juga melakukan bedah kasus terhadap potensi kendala hukum dalam implementasi Perda di lapangan. Serta upaya peningkatan sumber daya manusia di lingkungan DPRD dalam mengawal fungsi legislasi.

Politisi Golkar itu menambahkan penguatan fungsi legislasi ini merupakan bentuk pertanggungjawaban DPRD kepada masyarakat Kaltara. Ia berharap, hasil dari konsultasi ini dapat segera diaplikasikan dalam proses legislasi di gedung parlemen Kaltara.

“Masyarakat menunggu hasil kerja kita. Dengan kajian hukum yang matang, kita meminimalisir risiko Perda yang tumpang tindih atau sulit dieksekusi. Kita ingin aturan yang kita buat benar-benar menjadi solusi bagi permasalahan di daerah,” pungkasnya.

Pertemuan ini diharapkan menjadi pembuka jalan bagi kolaborasi berkelanjutan antara DPRD Provinsi Kaltara dengan dunia pendidikan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik.(*)