NRT, Tanjung Selor : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara menitikberatkan solusi pada penguatan pengawasan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dalam rapat dengar pendapat (RDP) terkait persoalan antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Bulungan. Rapat yang digelar di Kantor DPRD Kaltara pada Senin (20/04/2026) tersebut menjadi langkah konkret untuk mencari penyelesaian atas persoalan distribusi BBM yang dikeluhkan masyarakat.
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Kaltara, H. Muddain, ST., bersama anggota DPRD Ruman Tumbo, SH., Listiani, dan Ladullah, S.H.I. Turut hadir Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bulungan, Tasa Gung, S.Pd., serta perwakilan Pertamina, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan komunitas Gabungan Supir Bulungan (GASBUL).
Dalam pembahasan, DPRD menilai bahwa salah satu akar persoalan antrean panjang di SPBU adalah lemahnya pengawasan terhadap distribusi BBM di lapangan. Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan di setiap SPBU menjadi langkah utama yang didorong agar distribusi BBM dapat berjalan tertib, tepat sasaran, dan tidak membuka ruang bagi penyimpangan.
DPRD menekankan perlunya keterlibatan aktif pengelola SPBU, aparat pengawas, dan instansi terkait untuk memastikan penyaluran BBM berlangsung sesuai aturan. Pengawasan yang lebih ketat dinilai penting untuk mencegah praktik pengisian berulang, penyaluran tidak sesuai peruntukan, serta potensi penyalahgunaan distribusi yang menyebabkan antrean semakin panjang.
Selain itu, penataan sistem antrean di SPBU juga menjadi perhatian. DPRD meminta agar pengelola SPBU menerapkan mekanisme antrean yang lebih tertib dan terpantau, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih lancar dan merata. Transparansi dalam distribusi BBM juga dianggap penting agar proses pengawasan dapat dilakukan secara efektif.
Wakil Ketua DPRD Kaltara, H. Muddain, ST., menegaskan bahwa pengawasan yang konsisten di tingkat SPBU merupakan kunci utama dalam mengatasi persoalan antrean BBM di Kabupaten Bulungan. Dengan pengawasan yang optimal, distribusi BBM diharapkan lebih terkendali dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi tanpa hambatan berarti.
Melalui rapat ini, DPRD Provinsi Kalimantan Utara menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pengawasan distribusi BBM yang lebih ketat dan terkoordinasi. Langkah tersebut diharapkan mampu mengurai antrean kendaraan di SPBU sekaligus memberikan kepastian pelayanan bagi masyarakat yang bergantung pada ketersediaan BBM untuk menunjang aktivitas sehari-hari. (*)
Discussion about this post