NRT, Jakarta : Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus mempercepat upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pembangunan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) di Tanjung Selor.
Sebagai tindak lanjut arahan Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., seluruh proses administrasi dan koordinasi pembangunan BPVP kini semakin dimatangkan bersama Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Republik Indonesia (RI).
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltara, H. Asnawi, S.Sos., M.Si., melaksanakan audiensi di Gedung Vokasi Kemenaker RI, Jakarta, Senin (15/6).
Dalam pertemuan tersebut, Asnawi bertemu Direktur Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Andri Susila, S.T., M.Si., untuk membahas percepatan operasional dan pengembangan program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri di Kaltara.
“Sesuai arahan Bapak Gubernur, Pemprov Kaltara berkomitmen mempercepat seluruh proses yang diperlukan agar pembangunan fasilitas pelatihan ini segera terealisasi dan dapat dimanfaatkan masyarakat,” kata Asnawi.
Ia menjelaskan, diskusi juga difokuskan pada penyusunan program kejuruan yang relevan dengan kebutuhan tenaga kerja dan perkembangan sektor industri yang tumbuh di Kaltara.
Sebagai bagian dari penyelesaian administrasi pembangunan, Asnawi juga melakukan pertemuan dengan Kassubag Rumah Tangga dan Perlengkapan sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan BPVP Bulungan, Jagad Prayogo, S.T., M.M.
Dalam kesempatan itu, Pemprov Kaltara menyerahkan Sertifikat Lahan BPVP kepada pihak Kemenaker RI yang disertai penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) lahan.
“Penyerahan sertifikat dan BAST lahan ini menjadi bukti bahwa seluruh aspek legalitas lahan telah tuntas. Dengan demikian, proses pembangunan fisik dapat dilaksanakan tanpa kendala administrasi,” tegas Asnawi.
Saat ini pembangunan BPVP masih berada pada tahap perhitungan awal berupa penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan berbagai persiapan teknis lainnya. Dalam rangka mendukung proses tersebut, Pemprov Kaltara juga telah menyerahkan dokumen Standar Satuan Harga (SSH) Pemprov Kaltara dan Pemerintah Kabupaten Bulungan kepada pihak Kemenaker RI sebagai bahan penyusunan kebutuhan anggaran pembangunan.
Setelah dokumen RAB selesai disusun, Kemenaker RI menargetkan proses tender terbuka pembangunan BPVP akan dilaksanakan pada awal Juli 2026. Selanjutnya, pekerjaan fisik pembangunan dapat segera dimulai setelah penyedia jasa atau pelaksana pekerjaan ditetapkan berdasarkan hasil proses tender tersebut.
Dengan rampungnya proses penyerahan dokumen tersebut, pembangunan gedung BPVP di Tanjung Selor diharapkan dapat berjalan sesuai jadwal dan menjadi sarana strategis dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja serta produktivitas masyarakat Kaltara. (dkisp)
Discussion about this post