NRT, Tanjung Selor : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), H. Muhammad Nasir, kembali turun ke tengah masyarakat dalam rangka Reses Masa Persidangan II Tahun 2026.
Kegiatan ini menyasar lima titik strategis di wilayah Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Tana Tidung (Kaltara 2) guna menjaring keluhan serta kebutuhan riil warga.
Pelaksanaan reses kali ini dipusatkan di beberapa lokasi, di antaranya tiga titik di Tanjung Selor yaitu di Jalan Kapur, Jalan Semangka, dan Tanjung Palas Hulu. Sisanya di Tanjung Palas Tengah, serta Tanjung Palas.
Dalam pertemuan tersebut, persoalan infrastruktur dasar menjadi aspirasi yang paling mendominasi.
Warga secara spesifik meminta adanya perbaikan jalan lingkungan melalui semenisasi, pembenahan sistem drainase untuk mencegah genangan, serta pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) di area-area pemukiman yang masih gelap.
Selain itu, sektor pertanian juga menjadi sorotan. Para kelompok tani mengeluhkan sulitnya akses terhadap pupuk dan berharap adanya bantuan peralatan pertanian modern untuk meningkatkan produktivitas hasil bumi mereka.
Sejumlah usulan spesifik yang berhasil dihimpun H. Muhammad Nasir meliputi perbaikan dan pembukaan lahan jalan di Desa Gunung Seriang. Pembangunan Pesantren Fatimah Azzahra di Desa Gunung Sari KM. 12, serta pembangunan pagar dan semenisasi di SMA Tanjung Palas.
Pembangunan jembatan bongkar buah di Desa Sekang serta penyediaan perlengkapan alat kerja bakti warga. Permintaan bantuan seragam arisan ibu-ibu hingga penyediaan keranda jenazah untuk fardu kifayah.
“Semua usulan ini, mulai dari yang sifatnya fisik seperti jembatan dan jalan, hingga bantuan sosial untuk ibu-ibu dan kelompok tani, adalah amanah yang harus kami perjuangkan di meja legislatif,” ujar H. Muhammad Nasir, Rabu (25/2/26).
Menanggapi banyaknya usulan tersebut, H. Muhammad Nasir menegaskan seluruh poin aspirasi telah dicatat secara resmi ke dalam Pokok-Pokok Pikiran (Pokpir) DPRD. Selanjutnya, usulan akan dipilah berdasarkan kewenangan, baik yang menjadi ranah Pemerintah Provinsi (Pemprov) maupun Kabupaten.
“Aspirasi ini akan dibawa ke rapat kerja bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk disesuaikan dengan ketersediaan anggaran daerah,” ujarnya.
Nasir berkomitmen untuk mengawal usulan ini agar dapat masuk dalam skema pendanaan pada APBD murni maupun perubahan, terutama untuk proyek yang mendesak seperti akses jalan desa dan sarana pendidikan.(*)
Discussion about this post