NRT, TARAKAN : Masuknya investasi dan semakin berkembangnya aktivitas usaha di Kota Tarakan diharapkan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membuka lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakat setempat.
Hal inilah yang menjadi salah satu perhatian DPRD Kota Tarakan dalam mematangkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Tenaga Kerja Lokal.
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Tarakan, Sukir, menegaskan bahwa pertumbuhan investasi, bertambahnya perusahaan, hingga berkembangnya dunia usaha harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal, terutama dalam hal kesempatan memperoleh pekerjaan.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi daerah semestinya berjalan seiring dengan peningkatan peluang kerja yang adil bagi warga Tarakan.
“Jangan sampai pertumbuhan investasi dan aktivitas ekonomi justru tidak berbanding lurus dengan peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal,” ujar Sukir kepada wartawan, Senin (16/11/2026).
Bagi Fraksi PKS, Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Lokal memiliki arti strategis sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan ekonomi sekaligus memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata.
Sukir menilai keberhasilan pembangunan daerah tidak cukup hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan infrastruktur. Lebih dari itu, pembangunan harus mampu membuka kesempatan kerja, melindungi hak pekerja, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Lowongan Kerja Harus Terbuka dan Kompetensi Ditingkatkan
Sukir berharap Raperda tersebut nantinya tidak sekadar menjadi aturan formal, tetapi benar-benar menjawab persoalan ketenagakerjaan yang dihadapi masyarakat di lapangan.
Ada sejumlah aspek penting yang menurutnya harus diatur secara jelas. Di antaranya mempertegas keberpihakan terhadap tenaga kerja lokal, memperjelas definisi dan kriteria pekerja lokal, serta mewajibkan keterbukaan informasi lowongan pekerjaan kepada publik.
Selain itu, regulasi tersebut juga perlu mendorong peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja lokal agar mampu memenuhi kebutuhan perusahaan dan dunia usaha.
Perlindungan terhadap hak-hak normatif pekerja, penguatan pengawasan, serta penyediaan mekanisme pengaduan juga dinilai harus menjadi bagian penting dalam Raperda tersebut.
Dengan pengaturan yang jelas, masyarakat diharapkan memiliki akses informasi yang lebih terbuka terhadap peluang kerja, sementara perusahaan dapat memperoleh tenaga kerja sesuai kebutuhan dan kualifikasi yang diperlukan.
Jangan Sampai Menghambat Iklim Investasi
Meski mendorong keberpihakan terhadap pekerja lokal, Fraksi PKS mengingatkan agar penyusunan Raperda tetap memperhatikan keseimbangan antara perlindungan tenaga kerja dan keberlangsungan iklim investasi di Kota Tarakan.
Sukir menekankan pentingnya harmonisasi aturan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini terutama menyangkut pembagian kewenangan pemerintah daerah, mekanisme pelaporan, pengawasan, hingga penerapan sanksi administratif.
Menurutnya, regulasi yang disusun harus memiliki landasan hukum kuat dan dapat diterapkan tanpa menimbulkan persoalan dalam pelaksanaannya.
“Jangan sampai Perda menimbulkan tumpang tindih kewenangan atau persoalan hukum dalam implementasinya,” tegas Sukir.
Melalui pengawalan pembahasan Raperda tersebut, Fraksi PKS berharap DPRD dan pemerintah daerah dapat menghasilkan regulasi yang berkualitas, aplikatif, serta memberikan perlindungan optimal bagi tenaga kerja lokal.
Dengan demikian, perkembangan investasi dan dunia usaha di Tarakan tidak hanya menguntungkan pelaku usaha, tetapi juga membuka peluang lebih besar bagi masyarakat setempat untuk ikut menikmati hasil pembangunan. (**)





















Discussion about this post