NRT, TANA TIDUNG : Pemerintah Kabupaten Tana Tidung memaparkan berbagai capaian sekaligus pekerjaan rumah dalam tata kelola pemerintahan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Mulai dari capaian Monitoring Center for Prevention (MCP), pelaksanaan proyek strategis, pengelolaan bantuan, hingga persoalan sertifikasi aset tanah milik pemerintah daerah menjadi bahan evaluasi dalam rapat koordinasi pencegahan korupsi.
Bupati Tana Tidung, Ibrahim Ali, mengatakan pendampingan dan supervisi KPK menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi sekaligus memperkuat sistem penyelenggaraan pemerintahan agar semakin transparan, tertib, dan akuntabel.
Ia menyebut capaian penilaian pencegahan korupsi yang diraih selama beberapa tahun terakhir patut disyukuri. Namun, capaian tersebut tidak boleh membuat pemerintah daerah berpuas diri.
“Capaian MCP yang sudah diraih Tana Tidung tentu patut disyukuri. Namun, capaian itu harus dijaga dan ditingkatkan. Kami tidak hanya mengejar angka penilaian, tetapi juga memastikan sistem pemerintahan berjalan transparan, tertib, dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Ibrahim Ali.
Dalam paparannya, Ibrahim menyampaikan bahwa Kabupaten Tana Tidung mencatat capaian MCP pada 2023, 2024, dan 2025. Ia menyebut Tana Tidung pernah menempati peringkat pertama tingkat Kalimantan Utara dan pada 2025 berada di peringkat kedua tingkat Kalimantan.
Sementara itu, nilai Indeks Integritas atau indeks pencegahan korupsi Kabupaten Tana Tidung pada 2025 tercatat sebesar 73,92.
Sebagai tindak lanjut hasil penilaian tersebut, pemerintah daerah menetapkan tujuh rencana aksi pada 2026 dengan pemenuhan 126 data dukung. Pelaksanaannya dibagi dalam dua periode.
Untuk periode Januari hingga September 2026, seluruh target telah diselesaikan dengan pemenuhan 100 persen dari 38 data dukung. Adapun periode Oktober hingga Desember 2026 masih dalam tahap pelaksanaan.
“Rekomendasi dari KPK kami jadikan bahan evaluasi. Ada sejumlah rencana aksi yang harus dituntaskan pada 2026. Periode pertama sudah selesai 100 persen sesuai target data dukung, sedangkan periode kedua masih berjalan dan terus kami kawal,” jelasnya.
Sembilan Proyek Strategis 2025 Rampung
Selain pencegahan korupsi, pelaksanaan proyek strategis daerah turut menjadi perhatian dalam rapat koordinasi tersebut.
Ibrahim memaparkan, pada 2025 Pemkab Tana Tidung menetapkan 10 paket pekerjaan strategis. Dari jumlah tersebut, sembilan paket telah selesai dengan realisasi fisik dan keuangan mencapai 100 persen.
Sementara satu paket pembangunan kompleks Sekolah Dasar Negeri (SDN) 017 tidak dapat dilaksanakan karena waktu pelaksanaan pekerjaan fisik dinilai tidak memungkinkan. Penjelasan mengenai kondisi tersebut telah disampaikan melalui surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tertanggal 4 Agustus 2025.
Untuk tahun anggaran 2026, pemerintah daerah kembali menetapkan 10 paket proyek strategis. Satu paket pembangunan lapangan upacara Kantor Bupati telah rampung dengan realisasi fisik dan keuangan 100 persen, sedangkan sembilan paket lainnya masih dalam proses pengerjaan.
Ibrahim mengakui terdapat pekerjaan yang mengalami deviasi positif maupun negatif. Khusus proyek dengan deviasi negatif, kendala yang ditemukan antara lain keterlambatan pengiriman material dan proses fabrikasi yang harus dilakukan di luar pulau.
“Pada tahun ini ada 10 paket proyek strategis. Satu paket sudah selesai, sementara sembilan lainnya masih dikerjakan. Kami terus memantau perkembangannya, termasuk pekerjaan yang mengalami keterlambatan akibat pengiriman material dan proses fabrikasi dari luar pulau,” katanya.
Hibah, Bansos dan Pengelolaan Keuangan Dievaluasi
Dalam kesempatan tersebut, Pemkab Tana Tidung juga menyampaikan perkembangan usulan pokok pikiran (pokir) DPRD dalam APBD 2026.
Ibrahim menjelaskan, belum seluruh usulan pokir dapat terakomodasi dalam sistem penganggaran. Meski demikian, aspirasi masyarakat tetap menjadi perhatian pemerintah daerah dan dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme perencanaan sesuai kebutuhan serta kemampuan keuangan daerah.
“Usulan pokok pikiran DPRD dalam APBD 2026 memang belum seluruhnya terakomodasi. Namun, aspirasi masyarakat tetap kami perhatikan dalam proses perencanaan pembangunan. Usulan yang belum masuk dalam penganggaran akan dilihat kembali sesuai mekanisme dan kemampuan keuangan daerah,” ujarnya.
Pemkab Tana Tidung turut memaparkan pelaksanaan hibah, bantuan sosial, serta bantuan keuangan kepada desa untuk tahun anggaran 2025 dan 2026.
Paparan tersebut meliputi alokasi, realisasi, dan peruntukan anggaran, termasuk bantuan kepada pemerintah desa, badan usaha milik daerah, organisasi kemasyarakatan, lembaga sosial, partai politik, hingga bantuan sosial bagi individu.
Ibrahim menegaskan, seluruh penyaluran bantuan harus mengikuti ketentuan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Penyaluran hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Kami juga menyampaikan alokasi serta realisasinya secara terbuka agar pengelolaan bantuan dapat dipertanggungjawabkan,” tuturnya.
Terkait pengelolaan keuangan daerah, Ibrahim juga menyampaikan posisi pendapatan dan belanja berdasarkan laporan realisasi APBD 2024 dan 2025.
Pada 2024, pendapatan daerah tercatat sekitar Rp1,48 triliun dengan belanja sekitar Rp1,35 triliun. Sedangkan pada 2025, pendapatan daerah mencapai sekitar Rp1,76 triliun dengan belanja sekitar Rp1,16 triliun.
Rincian sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) turut disampaikan kepada tim KPK sebagai bagian dari evaluasi pengelolaan keuangan daerah.
Ratusan Bidang Tanah Masih Bermasalah Sertifikasi
Salah satu pekerjaan rumah yang turut disoroti adalah penertiban administrasi aset tanah milik Pemkab Tana Tidung.
Dari total 261 bidang tanah milik pemerintah daerah, baru 47 bidang yang telah bersertifikat. Sementara 78 bidang lainnya masih dalam proses pengajuan sertifikasi.
Adapun 99 bidang tanah menghadapi kendala dalam proses sertifikasi, antara lain berkaitan dengan status kawasan hutan dan penyesuaian tata ruang.
“Untuk aset tanah pemerintah daerah, masih ada bidang yang belum bersertifikat. Kendalanya beragam, mulai dari status kawasan hutan hingga penyesuaian tata ruang. Ini akan terus kami koordinasikan agar aset milik pemerintah daerah memiliki kepastian administrasi dan hukum,” jelas Ibrahim.
Ia menyambut baik pendampingan dan evaluasi yang dilakukan KPK. Menurutnya, rekomendasi dari lembaga antirasuah tersebut menjadi bahan penting untuk mengidentifikasi sektor yang perlu diperbaiki, baik dalam pengelolaan anggaran, pelaksanaan pembangunan, maupun penataan aset daerah.
“Kami menyambut baik pendampingan KPK. Evaluasi seperti ini sangat membantu pemerintah daerah mengetahui bagian mana yang sudah berjalan baik dan bagian mana yang masih harus dibenahi. Kami terbuka terhadap arahan agar tata kelola pemerintahan semakin baik,” pungkasnya. (**)






















Discussion about this post