NRT, TARAKAN : Proyeksi penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tarakan 2027 menjadi perhatian serius DPRD. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Komisi III DPRD Kota Tarakan memastikan proyek-proyek strategis yang telah disepakati dengan skema tahun jamak (multiyears) tetap menjadi prioritas penyelesaian.
Ketua Komisi III DPRD Kota Tarakan, Randy Ramadhana Erdian, menegaskan keterbatasan fiskal daerah tidak boleh menjadi alasan terhambatnya pembangunan proyek yang sudah berjalan dan direncanakan sebelumnya.
Hal itu disampaikannya usai rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027 bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Tarakan.
“Secara garis besar APBD kita kemungkinan turun ya, dari tahun 2026 ke proyeksi 2027 kita lihat terjadi penurunan. Nah, ini kan kita fokus ke kegiatan-kegiatan yang multiyears itu. Harapan kita kegiatan yang sudah disepakati bisa tetap terlaksana dengan baik dan pembangunannya betul-betul optimal,” ujar Randy.
Ia menjelaskan, dari sisi jumlah, proyek multiyears yang menjadi perhatian pada 2027 masih sama seperti tahun sebelumnya. Sejumlah proyek strategis tersebut meliputi pembangunan Pusat Pemerintahan (Puspem), sistem resi gudang atau pusat pergudangan, sarana olahraga balap motor (road race), hingga revitalisasi Pasar Batu.
Meski porsi anggaran mengalami penyesuaian akibat efisiensi, Randy memastikan pemerintah daerah tetap mengalokasikan dana untuk pembayaran proyek-proyek tersebut dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
“Kalau di PU sendiri nilainya proyeksinya sekitar Rp60-an miliar untuk tahun depan. Tetap dialokasikan sesuai dengan kemampuan,” jelas politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.
Pelayanan Publik Jangan Ikut Terdampak
Selain memastikan keberlanjutan proyek strategis, Komisi III juga mengingatkan agar efisiensi anggaran tidak mengorbankan pelayanan publik. Terutama program dan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Menurut Randy, pemerintah daerah perlu cermat menentukan prioritas belanja agar keterbatasan anggaran tidak berujung pada menurunnya kualitas pelayanan kepada warga.
Komisi III juga menyoroti pentingnya koordinasi lintas pemerintahan dalam penanganan infrastruktur, khususnya jalan. Sebab, tidak seluruh ruas jalan di Tarakan berada di bawah kewenangan Pemkot Tarakan.
Sebagian merupakan kewenangan pemerintah provinsi, sementara ruas lainnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
“Jalanan di Kota Tarakan ini tidak sepenuhnya menjadi wewenang Pemkot. Ada yang menjadi wewenang pemerintah pusat, lalu ada juga yang wewenang pemerintah provinsi,” katanya.
Randy menilai komunikasi dan koordinasi antarlembaga, mulai dari organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Tarakan hingga pemerintah provinsi dan pusat, harus berjalan efektif.
Kejelasan koordinasi diperlukan agar penanganan infrastruktur yang mengalami kerusakan tidak terkendala persoalan pembagian kewenangan ataupun saling melempar tanggung jawab.
Di sisi lain, masyarakat juga perlu mendapatkan informasi dan edukasi yang jelas mengenai status serta kewenangan masing-masing ruas jalan. Dengan begitu, warga dapat memahami pihak yang bertanggung jawab dalam penanganan infrastruktur di wilayahnya.(**)






















Discussion about this post