NRT, TARAKAN : Hutan mangrove Kalimantan Utara (Kaltara) berpeluang memiliki nilai ekonomi baru melalui pengembangan pasar karbon global. Tak hanya berperan melindungi kawasan pesisir dan menyerap emisi karbon, ekosistem mangrove kini disiapkan menjadi bagian dari proyek perdagangan karbon dengan cakupan mencapai 68.911 hektare.
Kawasan yang masuk dalam rencana pengembangan Program Mangroves for Coastal Resilience (M4CR) tersebut tersebar di tiga kabupaten, yakni Bulungan, Nunukan, dan Tana Tidung. Proyek ini diharapkan tidak hanya memperkuat upaya mitigasi perubahan iklim, tetapi juga membuka peluang manfaat ekonomi bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan mangrove.
PIU Manager M4CR Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Muhammad Farid, mengatakan luas kawasan yang disiapkan menunjukkan besarnya potensi mangrove Kaltara untuk dikembangkan sebagai proyek karbon berstandar internasional.
“Kalau melihat luasan mangrove yang masuk dalam rencana pengembangan, Kalimantan Utara memiliki potensi yang cukup besar. Ada sekitar 68.911 hektare kawasan yang kami siapkan untuk proyek karbon ini. Wilayahnya mencakup Bulungan, Nunukan, dan Tana Tidung. Potensi tersebut sedang kami persiapkan agar bisa dikembangkan sesuai standar proyek karbon,” ujar Farid, Selasa (3/11/2026).
Dari total luasan tersebut, sekitar 15.898 hektare berada di area Perhutanan Sosial. Sementara 53.012 hektare lainnya mencakup Kawasan Ekosistem Mangrove (KEM) maupun Areal Penggunaan Lain (APL).
Namun, pengembangan proyek ini tidak semata-mata berorientasi pada potensi perdagangan karbon. Keterlibatan masyarakat menjadi salah satu aspek penting yang dipersiapkan sejak tahap awal.
Proyek yang dikoordinasikan Kementerian Koordinator Bidang Pangan dengan dukungan Bank Dunia ini menerapkan mekanisme Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) atau Free, Prior and Informed Consent (FPIC).
Melalui mekanisme tersebut, masyarakat di sekitar kawasan sasaran harus memperoleh informasi secara terbuka mengenai rencana kegiatan, pola pengelolaan kawasan, hak-hak mereka, hingga potensi manfaat yang dapat diterima.
Farid menegaskan, masyarakat tidak boleh hanya menjadi pihak yang menerima informasi, tetapi harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan sebelum proyek dikembangkan lebih lanjut.
“Dalam proyek ini, masyarakat tidak boleh hanya ditempatkan sebagai penerima informasi. Mereka harus mengetahui sejak awal apa yang akan dikerjakan, bagaimana kawasan dikelola, serta apa saja hak yang mereka miliki. Persetujuan masyarakat menjadi bagian dari proses yang harus dipenuhi sebelum pengembangan proyek dilanjutkan,” jelasnya.
Selain pelibatan masyarakat, M4CR juga tengah menyiapkan skema pembagian manfaat atau benefit-sharing. Skema ini ditujukan untuk memastikan masyarakat yang berkontribusi menjaga dan mengelola kawasan mangrove turut memperoleh manfaat apabila proyek nantinya menghasilkan kredit karbon.
“Kami juga sedang mempersiapkan skema pembagian manfaat atau benefit-sharing. Jadi, ketika proyek ini nantinya menghasilkan kredit karbon, harus ada mekanisme yang jelas mengenai distribusi manfaatnya. Masyarakat yang ikut menjaga kawasan mangrove juga harus mendapatkan manfaat dari kegiatan tersebut,” katanya.
Dari sisi teknis, proyek karbon mangrove M4CR di Kaltara masih berada dalam tahap persiapan dengan mengacu pada standar Verra. Sebelum kredit karbon dapat diterbitkan, proyek harus melalui serangkaian proses, mulai dari validasi dokumen, audit lapangan, hingga verifikasi hasil aksi mitigasi berupa rehabilitasi dan konservasi mangrove oleh lembaga independen.
Tahapan tersebut menjadi persyaratan penting untuk memastikan kegiatan pengelolaan mangrove memenuhi standar dan hasil mitigasi yang dihasilkan dapat diakui dalam skema karbon yang digunakan.
“Sekarang proyeknya masih dalam tahap persiapan. Ada sejumlah tahapan teknis yang harus dilalui, termasuk validasi dokumen, audit lapangan, dan verifikasi oleh lembaga independen. Semua proses itu harus dipenuhi agar hasil pengelolaan mangrove dapat diakui dalam standar karbon yang digunakan,” ungkap Farid.
Jika seluruh persyaratan terpenuhi, penerbitan Verified Carbon Unit (VCU) atau unit kredit karbon dari proyek tersebut diproyeksikan berlangsung pada akhir 2028 atau awal 2029.
Farid menegaskan, hingga saat ini belum ada kredit karbon yang diterbitkan maupun diperdagangkan. Seluruh proses masih difokuskan pada pemenuhan persyaratan teknis dan tahapan pengembangan proyek.
“Untuk penerbitan kredit karbon, proyeksi kami berada pada akhir 2028 atau awal 2029. Jadi, saat ini belum ada kredit karbon yang diterbitkan ataupun diperdagangkan. Kami masih mempersiapkan seluruh persyaratan agar nantinya hasil dari proyek ini memenuhi ketentuan yang berlaku,” paparnya.
Sebelum memasuki tahap penerbitan kredit karbon, proyek ini dijadwalkan diperkenalkan dalam agenda M4CR pada Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP31) di Turki, November 2026.
Momentum tersebut diharapkan menjadi kesempatan untuk memperkenalkan potensi ekosistem mangrove Kaltara kepada dunia internasional sekaligus membuka peluang kerja sama lebih luas dalam upaya mitigasi perubahan iklim.
“Kami menjadwalkan pengenalan proyek ini dalam agenda COP31 di Turki pada November 2026. Ini menjadi kesempatan untuk memperkenalkan potensi mangrove Kalimantan Utara dalam agenda mitigasi perubahan iklim. Kami berharap pengembangan ini juga membuka peluang kerja sama yang lebih luas,” tutup Farid.
Dengan cakupan hampir 69 ribu hektare, pengembangan proyek karbon mangrove M4CR menjadi salah satu peluang bagi Kaltara untuk menghubungkan upaya pelestarian lingkungan dengan potensi ekonomi. Meski masih dalam tahap persiapan, keterlibatan masyarakat dan pemenuhan standar karbon akan menjadi kunci agar manfaat proyek nantinya tidak hanya dirasakan dari sisi lingkungan, tetapi juga oleh warga penjaga kawasan pesisir. (*)
Discussion about this post