NRT, Tanjung Selor : Anggota DPRD Kalimantan Utara dari PDI Perjuangan, H. Hamka, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat di daerah pemilihannya apabila masih terdapat aspirasi yang belum dapat direalisasikan.
Menurutnya, belum terakomodasinya seluruh aspirasi masyarakat tidak terlepas dari kondisi keuangan daerah yang saat ini menghadapi berbagai keterbatasan. Kebijakan efisiensi anggaran hingga berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat turut memengaruhi ruang fiskal pemerintah daerah.
“Kami mohon maaf kalau masih ada aspirasi masyarakat yang belum bisa terakomodasi. Ini bukan berarti aspirasi itu kita abaikan, tetapi memang kondisi keuangan daerah saat ini cukup terbatas,” kata Hamka, baru baru ini.
Ia mengatakan, kondisi tersebut membuat pemerintah dan DPRD harus lebih selektif dalam menentukan program yang menjadi prioritas. Kebutuhan masyarakat tetap menjadi perhatian, tetapi pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia.
Hamka memastikan aspirasi yang disampaikan masyarakat, khususnya dari daerah pemilihannya, tetap diperjuangkan. Ia menilai kebutuhan dasar masyarakat harus menjadi salah satu hal yang mendapat perhatian ketika menentukan prioritas pembangunan.
“Semua tetap kita perjuangkan. Terutama yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, itu yang menjadi perhatian kita,” ujarnya.
Menurut Hamka, keterbatasan anggaran tidak seharusnya membuat aspirasi masyarakat berhenti. Sebaliknya, kondisi tersebut menjadi tantangan bagi DPRD untuk mengawal kebutuhan warga agar tetap masuk dalam pembahasan dan perencanaan pembangunan daerah.
Ia juga memahami bahwa masyarakat memiliki harapan terhadap wakilnya di DPRD. Namun, proses realisasi aspirasi tetap harus melalui tahapan perencanaan, penganggaran, serta menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
“Tidak semua bisa langsung direalisasikan. Ada proses dan kemampuan anggaran yang harus kita lihat. Tetapi yang jelas, aspirasi masyarakat tetap menjadi bagian yang kita perjuangkan,” kata Hamka. (*)
Discussion about this post