NRT, Tarakan : Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) memberikan evaluasi serius terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Tarakan.
Hal ini dipicu temuan adanya paket makanan yang sengaja dirapel atau digabung alokasinya, yang berdampak pada penurunan kualitas gizi dan jumlah item yang diterima siswa.
Kritik pedas tersebut disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Kaltara, Dino Andrian, saat mengikuti Inspeksi Mendadak (Sidak) di SMK Negeri 4 Tarakan, Senin (2/3/26).
Sidak ini dipimpin Wakil Ketua Komisi IV, Syamsuddin Arfah, serta dihadiri anggota lainnya yakni Supa’ad Hadianto, Ruman Tumbo, Listiani, Siti Laela, dan Kepala Cabang Disdikbud Kaltara wilayah Tarakan, Mustari.
Politisi Hanura itu mengungkapkan timnya menemukan praktik tidak sehat di SPPG 05 Pamusian. Paket MBG yang seharusnya dialokasikan untuk dua hari Jumat dan Sabtu, justru diberikan secara bersamaan dalam satu wadah pada hari Jumat dengan alasan hari Sabtu sekolah libur.
“Kami temukan paket MBG yang seharusnya untuk dua hari, tapi oleh pihak SPPG dijadikan satu paket saja. Setelah kami hitung, ternyata ada item makanan yang kurang. Ini jelas tidak memenuhi standar kualitas gizi maupun standarisasi harga yang sudah dianggarkan,” tegas Dino.
Menurutnya, penggabungan ini menghilangkan hak siswa atas komponen makanan tertentu dan juga biaya kemasan (mika) yang sudah masuk dalam skema anggaran.
“Jangan main-main dengan uang rakyat. Jangankan Rp1.000 atau Rp2.000, satu rupiah pun harus dipertanggungjawabkan. Kami minta pola seperti ini jangan diulangi lagi,” tambahnya.
Sebagai bentuk tanggung jawab, Dino meminta pihak penyedia dalam hal ini SPPG untuk segera mengganti kekurangan item makanan yang tidak diberikan pada saat rapel tersebut.
Ia menegaskan agar kekurangan tersebut ditambahkan pada distribusi hari Rabu atau Kamis mendatang.
Selain soal kuantitas, aspek ketahanan pangan juga menjadi sorotan. Dino mengingatkan para siswa agar jeli melihat kondisi makanan, terutama menu yang mudah basi seperti bubur kacang hijau.
“Tadi di SPPG 05 ada menu bubur, kami pesan ke siswa kalau basi jangan dimakan. Bawa lagi ke sekolah besoknya untuk dilaporkan ke SPPG agar diganti baru,” kata Dino.
DPRD Kaltara memastikan tidak akan tinggal diam melihat adanya celah dalam program strategis ini. Komisi IV akan mengeluarkan rekomendasi resmi berdasarkan temuan sidak tersebut dan terus membuka ruang aduan bagi masyarakat maupun media.
“Monitoring ini tidak akan berakhir hari ini. Kami akan lakukan secara continue (berkelanjutan). Jika ada temuan penyalahgunaan, baik dari sisi kualitas isi maupun permainan harga, segera laporkan ke kami dan akan kami tindak lanjuti,” pungkasnya.(*)
Discussion about this post