NRT, Tanjung Selor : Fraksi Gerindra DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) menilai efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak cukup diukur dari tingginya serapan anggaran maupun raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Namun lebih penting, anggaran harus mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kaltara, Yancong mengatakan APBD merupakan instrumen kebijakan fiskal yang seharusnya menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, evaluasi pelaksanaan APBD 2025 perlu dilakukan secara menyeluruh dengan mengaitkan penggunaan anggaran terhadap capaian pembangunan yang dirasakan masyarakat.
“Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan memiliki arti apabila tidak berdampak pada meningkatnya pendapatan masyarakat, terbukanya lapangan kerja, dan berkurangnya kesenjangan antarwilayah,” kata Yancong.
Ia mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dalam menjaga stabilitas perekonomian daerah. Tapi pertumbuhan ekonomi harus dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
Untuk itu, Fraksi Gerindra mendorong agar alokasi APBD lebih diarahkan untuk memperkuat sektor-sektor produktif yang mampu menciptakan nilai tambah dan menyerap tenaga kerja.
Sektor-sektor tersebut di antaranya pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan, pariwisata, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), ekonomi kreatif hingga industri pengolahan.
“APBD harus menjadi instrumen yang mampu menggerakkan sektor-sektor produktif sehingga manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat Kalimantan Utara,” ujar Yancong. (*)
Discussion about this post