NRT, Tarakan :Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Supa’ad Hadianto, mengawali agenda reses perdana tahun 2026 dengan menemui konstituen di wilayah Juata Permai, Tarakan Utara.
Bertempat di Joglo Perumahan Intarca RT 11, Juata Permai, Selasa (17/2/26), pertemuan ini menjadi ajang dialog terbuka mengenai ketimpangan pembangunan dan perlindungan tenaga kerja.
Kehadiran politisi Kaltara ini disambut antusias ratusan warga, tokoh masyarakat, ketua RT, hingga perwakilan serikat buruh.
Tak sekadar mendengar, Supa’ad juga menggandeng pihak BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan untuk memberikan edukasi langsung kepada warga yang mayoritas berprofesi sebagai pekerja dan buruh.
Dalam sesi dialog, tokoh masyarakat Juata Permai, Darmadi, ST, menyampaikan keluh kesahnya terkait kondisi infrastruktur di wilayahnya. Ia menilai Juata Permai masih tertinggal dibandingkan kawasan lain di Kota Tarakan.
Darmadi juga mengkritisi pola komunikasi wakil rakyat yang biasanya hanya muncul menjelang pemilu.
“Selama ini pembangunan di wilayah kami agak tertinggal. Biasanya dewan turun saat kampanye saja, setelah duduk sulit dihubungi. Karena itu kami apresiasi beliau (Supa’ad) yang cukup intens turun menyerap aspirasi,” ujar Darmadi.
Ia berharap mekanisme Musrenbang yang selama ini terbatas secara anggaran dapat didukung melalui jalur aspirasi DPRD agar perbaikan lingkungan, seperti akses jalan menuju sektor A, bisa terealisasi secara menyeluruh.
Menanggapi aspirasi tersebut, Supa’ad Hadianto menegaskanreses bukan sekadar formalitas, melainkan forum resmi yang dibiayai oleh APBD.
Politisi NasDem mengingatkan warga kehadiran mereka sangat krusial karena dana kegiatan tersebut berasal dari pajak masyarakat.
“Reses itu dibiayai oleh APBD, yang asalnya dari pajak kita semua. Jadi kalau sudah bayar pajak tapi tidak hadir reses, kita justru rugi karena tidak menyampaikan kebutuhan kita sendiri,” tegas Supa’ad.
Supa’ad juga memperkenalkan strategi baru dalam mengawal usulan warga, yakni dengan membentuk tim pendamping khusus. Tim ini bertugas melakukan akselerasi komunikasi dan memastikan setiap usulan tercatat dengan baik agar tidak terlupakan di tengah padatnya kegiatan lapangan.
Uniknya, Supa’ad lebih suka menyebut forum ini sebagai wadah curhat (curahan hati) masyarakat ketimbang istilah aspirasi yang terkesan kaku.
Menurutnya, pendekatan ini membuat warga lebih jujur dalam menyampaikan persoalan sebenarnya.
“Kalau pakai istilah aspirasi kadang terasa kaku. Tapi kalau curhat, masyarakat lebih jujur menyampaikan kebutuhan dan persoalannya. Di situlah kami sebagai wakil rakyat bisa lebih dekat dan memahami kondisi sebenarnya,” tambahnya.
Melalui reses ini, berbagai poin utama mulai dari perbaikan jalan, drainase, hingga jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para buruh telah dicatat untuk diperjuangkan dalam pembahasan program pembangunan di tingkat Provinsi Kaltara.(*)
Discussion about this post