NRT, Tanjung Selor : Kalimantan Utara (Kaltara) menjadi tuan rumah bergengsi Konsultasi Regional Produk Domestik Regional Bruto (Konreg PDRB) Wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua (Kasulampua) Tahun 2026. Acara yang berlangsung pada 14–16 April 2026 di Kantor Gubernur Kaltara ini dihadiri perwakilan dari 19 provinsi di kawasan timur Indonesia.
Mengusung tema “Kedaulatan Pangan untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Wilayah Kasulampua”, forum ini menjadi wadah strategis bagi para pemangku kepentingan untuk menyelaraskan metodologi, meningkatkan kualitas data PDRB, memperdalam analisis ekonomi regional, serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Gubernur Kalimantan Utara, Zainal Arifin Paliwang, dalam sambutannya menegaskan bahwa penyelenggaraan Konreg PDRB Kasulampua merupakan momentum krusial untuk memperkuat koordinasi pembangunan di kawasan timur Indonesia.
Menurutnya, wilayah ini menyimpan potensi luar biasa, mulai dari kekayaan sumber daya alam, posisi geografis yang strategis, hingga peran sebagai penghubung antar wilayah.
“PDRB sebagai indikator utama perekonomian memegang peran sangat penting dalam perencanaan, evaluasi kebijakan, dan pengambilan keputusan pembangunan yang lebih akurat dan berbasis data,” ujar Gubernur Zainal Paliwang.
Selama tiga hari, peserta yang berasal dari kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, serta Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia (BI) wilayah Kasulampua membahas berbagai isu strategis. Di antaranya ketahanan pangan, hilirisasi sumber daya alam, peningkatan kualitas data ekonomi, penguatan konektivitas, serta pemerataan pembangunan antarwilayah.
Salah satu hasil utama forum ini adalah lahirnya “Kesepakatan Benuanta” yang dibacakan oleh Kepala Perwakilan BI Provinsi Kalimantan Utara. Dokumen ini memuat komitmen bersama para peserta untuk memperkuat pembangunan kawasan.
Antara lain meningkatkan kolaborasi penyediaan data statistik yang akurat, lengkap, dan terintegrasi melalui penguatan Satu Data Indonesia sebagai fondasi utama perumusan kebijakan pembangunan.
Kemudian mengoptimalkan forum komunikasi ekonomi dan fiskal untuk memperkuat integrasi perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan antara pusat dan daerah.
Lalu memperkuat sinergi lintas sektor antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mendorong transformasi ekonomi inklusif melalui hilirisasi, inovasi, dan pemanfaatan teknologi digital.
Pun demikian dengan penetapan keberlanjutan penyelenggaraan Konreg Kasulampua setiap tahun sebagai forum strategis koordinasi pembangunan kawasan.
Selain itu, forum juga menyepakati sejumlah rekomendasi strategis, seperti penguatan koordinasi penyediaan data makroekonomi, peningkatan daya saing daerah melalui belanja daerah yang berkualitas dan pembiayaan inovatif, serta percepatan pengembangan sektor unggulan guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di wilayah Kasulampua.
Melalui Konreg PDRB Kasulampua 2026, diharapkan terbangun sinergi yang lebih kuat di antara seluruh pemangku kepentingan. Hal ini akan mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi di kawasan timur Indonesia.
Sebagai kelanjutan forum ini, Konreg PDRB Kasulampua Tahun 2027 akan diselenggarakan di Provinsi Sulawesi Utara. (*)
Discussion about this post