NRT, Tanjung Selor : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kalimantan Utara Denny Harianto menegaskan bahwa tudingan anggaran perjalanan dinas Pemerintah Provinsi Kaltara mencapai Rp185 miliar adalah tidak benar dan tidak berdasar.
Isu tersebut dinilai sangat merugikan karena menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat, khususnya di kalangan pendidik yang sebelumnya pernah menerima insentif guru.
“Kami tegaskan, angka Rp185 miliar itu tidak benar. Perjalanan dinas di Pemprov Kaltara tetap diatur sesuai mekanisme, berpedoman pada ketentuan yang berlaku, dan hasil pembahasan bersama DPRD. Jadi tidak ada yang namanya mark up atau angka fantastis seperti yang beredar,” jelas Kepala BKAD Kaltara dalam keterangannya, Kamis (2/10/2025).
Pihak BKAD menambahkan, anggaran perjalanan dinas bukanlah bentuk pemborosan, melainkan dialokasikan untuk mendukung kegiatan koordinasi, konsultasi, hingga pelaksanaan program pembangunan. “Perjalanan dinas ini bukan semata-mata untuk jalan-jalan, melainkan menunjang kinerja OPD sesuai tugas pokok dan fungsinya. Semua dipertanggungjawabkan secara administrasi maupun hukum,” tambahnya.
Menanggapi tudingan bahwa BKAD Kaltara mendapatkan porsi perjalanan dinas yang besar hingga Rp7,9 miliar, Denny menyebut angka tersebut keliru dan terpotong dari konteks yang sebenarnya. “BKAD memang memiliki tugas mengkoordinasikan perencanaan dan keuangan lintas OPD. Jadi wajar jika ada kebutuhan anggaran perjalanan, tapi tidak benar kalau dikatakan paling besar dan tidak sesuai tupoksi. Semua penggunaan tetap melalui mekanisme evaluasi dan diaudit secara ketat,” ujarnya.
Terkait perbandingan dengan OPD teknis yang disebut minim alokasi, BKAD menyatakan bahwa penyusunan APBD 2025 sudah melalui proses musyawarah, evaluasi Bappeda, serta pembahasan dengan DPRD. “Jangan sampai masyarakat termakan isu bahwa BKAD bisa seenaknya mematok plafon. Semua sudah berpedoman pada KUA-PPAS, RPJMD, serta hasil pembahasan bersama dewan,” tegasnya.
Kepala BKAD juga meminta semua pihak untuk melihat APBD Kaltara secara menyeluruh, bukan hanya satu sisi anggaran perjalanan dinas. Menurutnya, Pemprov Kaltara tetap berkomitmen pada program prioritas untuk kesejahteraan masyarakat. “Program insentif guru, kesehatan, infrastruktur, dan lainnya tetap menjadi perhatian. Hanya saja dalam penyusunan APBD, kita harus menyesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah,” katanya.
Sebagai penutup, Denny mengingatkan bahwa penyebaran informasi tanpa data valid berpotensi menimbulkan kegaduhan. “Kami terbuka untuk dikonfirmasi. Jangan sampai ada pihak-pihak yang menggoreng isu untuk kepentingan tertentu dengan menyudutkan pemerintah daerah,” pungkasnya. (*)
Discussion about this post