NRT, NUNUKAN : Penyidikan dugaan penyimpangan pemberian fasilitas kredit investasi kepada PT Sebaung Sawit Plantation (PT SSP) terus bergulir. Terbaru, Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Utara menyita sekaligus menyegel enam objek Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Nunukan.
Penyitaan dan penyegelan tersebut dilakukan di wilayah Desa Plaju dan Desa Tepian, Kabupaten Nunukan. Langkah ini menjadi bagian dari pengembangan penyidikan perkara dugaan perbuatan melawan hukum dalam pemberian fasilitas kredit investasi oleh PT Bank Raya Agroniaga Tbk, yang sebelumnya bernama PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk, kepada PT SSP.
Kasi Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Kaltara, Andi Sugandi D., dalam keterangan pers tertulis, Jumat (13/11/2026), menjelaskan bahwa tindakan penyitaan dan penyegelan dipimpin langsung oleh Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Kaltara, Samiaji Zakaria, selaku Ketua Tim Penyidik.
Menurut Andi, penyitaan dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan yang diterbitkan pada 7 April 2026, 5 Juni 2026, dan 7 Oktober 2026, serta penetapan pengadilan.
“Penyitaan dan penyegelan ini merupakan bagian dari rangkaian penyidikan yang terus dilakukan setelah sebelumnya penyidik menetapkan dan menahan dua orang tersangka,” jelasnya.
Dua tersangka tersebut masing-masing berinisial TKSD (65), selaku Direktur Utama PT Sebaung Sawit Plantation, serta BF (58), yang menjabat Group Head PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk atau Bank Raya Agroniaga.
Andi menerangkan, tindakan penyitaan dan penyegelan terhadap enam objek HGU itu bertujuan memperkuat alat bukti maupun barang bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Penyidik tengah mendalami dugaan perbuatan melawan hukum dalam pemberian fasilitas kredit investasi kepada PT SSP selama periode 2017 hingga 2025. Pemberian fasilitas kredit tersebut diduga kuat telah menimbulkan kerugian keuangan negara.
Enam HGU Dipasangi Plang Penyitaan
Adapun enam objek HGU yang menjadi sasaran penyitaan dan penyegelan tersebar di dua desa di Kabupaten Nunukan.
Rinciannya, HGU Sawit Nomor 12 seluas 8.278 hektare berada di Desa Plaju. Sementara lima bidang lainnya berada di Desa Tepian, yakni HGU Nomor 13 seluas 402,51 hektare, HGU Nomor 21 seluas 51,96 hektare, HGU Nomor 22 seluas 60,69 hektare, HGU Nomor 23 seluas 35,95 hektare, serta HGU Nomor 24 seluas 14,12 hektare.
Penyidik melakukan penyegelan dengan memasang plang penyitaan di sejumlah titik pada objek HGU tersebut.
Langkah ini menegaskan bahwa penyidikan perkara kredit PT SSP masih terus berlanjut. Kejati Kaltara berupaya mengumpulkan dan mengamankan bukti-bukti yang dinilai berkaitan dengan dugaan penyimpangan pemberian fasilitas kredit tersebut.
Hingga kini, perkara tersebut masih dalam proses hukum. Penetapan tersangka maupun dugaan kerugian keuangan negara tetap harus dibuktikan melalui proses peradilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. (*)
Discussion about this post