NRT, TARAKAN : Program Kampung Nelayan Merah Putih yang digagas pemerintah pusat berpeluang menghadirkan kawasan terpadu bagi nelayan di Kota Tarakan. Namun, rencana pembangunan fasilitas tersebut masih menghadapi satu persoalan penting, yakni ketersediaan lahan yang representatif di kawasan pesisir.
Program yang didanai sepenuhnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) itu menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027 antara Komisi II DPRD Kota Tarakan dan Dinas Perikanan.
Anggota Komisi II DPRD Kota Tarakan, Abdul Kadir, ST, menjelaskan Kampung Nelayan Merah Putih dirancang untuk menyediakan berbagai fasilitas penunjang aktivitas nelayan dalam satu kawasan. Mulai dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) hingga fasilitas penyimpanan hasil tangkapan atau cold storage.
“Keistimewaannya dia semua kelengkapan nelayan disiapkan. Jadi, misalnya itu SPBN-nya, nah, apa cold storage-nya ada. Jadi semua yang berkaitan dengan itu, dengan kebutuhan nelayan, itu akan disiapkan di satu lokasi yang kata Pak Kadis tadi itu kurang lebih 500 meter persegi kalau enggak salah,” ujar Abdul Kadir.
Ketersediaan Lahan Jadi Tantangan
Meski program tersebut direncanakan menyasar sekitar 12 titik atau sejumlah lokasi di Tarakan, Abdul Kadir menyebut persoalan lahan masih menjadi tantangan yang harus diselesaikan pemerintah daerah.
Salah satu contoh yang disorot adalah rencana pembangunan di kawasan Jembatan Bongkok. Rencana tersebut sempat terkendala persoalan akses jalan setelah pihak yang berada di sebelah lokasi disebut tidak bersedia memfasilitasi akses menuju kawasan pembangunan.
“Nah, ini pemerintah lagi berusaha nih bagaimana caranya supaya dapat lokasi itu. Itu yang masih dicari oleh pemerintah,” tuturnya.
Untuk mengatasi kendala tersebut, pemerintah daerah kini berupaya mencari lokasi alternatif dengan mengutamakan pemanfaatan aset atau lahan milik pemerintah.
Langkah ini dinilai dapat membantu mempercepat proses realisasi program sekaligus menekan kebutuhan anggaran, terutama untuk pembebasan lahan.
DPRD Dorong Program Segera Direalisasikan
Komisi II DPRD Kota Tarakan menyatakan akan terus mendorong agar persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih berjalan lancar. Ketersediaan lokasi menjadi salah satu hal yang perlu segera dituntaskan agar program pemerintah pusat tersebut dapat direalisasikan di Tarakan.
Dengan hadirnya kawasan terpadu ini, berbagai kebutuhan penunjang kegiatan nelayan diharapkan dapat tersedia dalam satu lokasi sehingga mendukung aktivitas dan pelayanan bagi masyarakat pesisir. (**)






















Discussion about this post