NRT, TARAKAN : Kasus dugaan penggelapan yang menyeret seorang terdakwa berinisial HR alias ED di Bank Kaltimtara mulai memasuki tahap pembuktian di Pengadilan Negeri (PN) Tarakan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah menghadirkan tiga saksi dalam sidang kedua yang digelar Rabu (11/11/2026).
Ketiga saksi tersebut berasal dari unsur sekuriti dan bagian internal bank. Pemeriksaan belum selesai. Jaksa masih dijadwalkan menghadirkan saksi tambahan untuk mengungkap perkara yang sebelumnya sempat menjadi perhatian publik pada Juli 2026 tersebut.
Juru Bicara PN Tarakan, Muhammad Eric Ilham Aulia Akbar, S.H., menjelaskan, sidang pertama telah digelar dengan agenda pembacaan surat dakwaan. Selanjutnya, persidangan berlanjut pada pemeriksaan saksi dari pihak penuntut umum.
“Sidang pertama minggu lalu dakwaan, kemarin (11/11/2026) yang kedua tiga orang saksi dari penuntut umum. Mereka dari sekuriti, kemudian beberapa dari bagian internal,” ujarnya, Kamis (12/11/2026).
Dalam perkara nomor 268/Pid.B/2026/PN Tar tersebut, HR alias ED didakwa dengan dakwaan alternatif. Jaksa menyusun dakwaan pertama berupa tindak pidana penggelapan, sedangkan dakwaan alternatif kedua adalah pencurian biasa.
Khusus dakwaan pencurian, perbuatan yang didakwakan disebut dilakukan beberapa kali sehingga dikaitkan dengan ketentuan perbuatan berlanjut.
“Dakwaannya alternatif pertama penggelapan, alternatif kedua pencurian. Pencurian biasa, hanya saja dicontohkan dengan pasal perbuatan berlanjut karena dilakukan beberapa kali,” jelas Eric.
Terdakwa diketahui tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas surat dakwaan. Dengan demikian, persidangan langsung berlanjut ke tahap pemeriksaan saksi. Dalam persidangan tersebut, HR alias ED juga tercatat tidak didampingi penasihat hukum.
Eric menyebut ancaman pidana dalam perkara tersebut tidak mencapai lima tahun. Hal itu berkaitan dengan ketentuan dalam KUHAP mengenai kewajiban penunjukan advokat bagi terdakwa dengan ancaman pidana lima tahun atau lebih dalam kondisi tertentu, termasuk apabila terdakwa tidak mampu dan tidak memiliki penasihat hukum sendiri.
Perkara ini dilimpahkan oleh penuntut umum ke PN Tarakan pada 29 Oktober 2026 dan didaftarkan sehari setelahnya. Berdasarkan data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), HR alias ED menjalani penahanan berdasarkan penetapan hakim sejak 30 Oktober hingga 28 November 2026. Sebelumnya, terdakwa juga telah menjalani penahanan pada tahap penyidikan dan penuntutan.
Barang Bukti Beragam, Ada Rekaman CCTV
Selain menghadirkan saksi, jaksa juga telah menyerahkan sejumlah barang bukti kepada pengadilan pada 30 Oktober 2026. Barang bukti tersebut mencakup dokumen administrasi, catatan internal bank, rekening koran, hingga rekaman kamera pengawas.
Di antara dokumen yang tercatat terdapat slip gaji terdakwa periode Juni 2026, kumpulan surat keputusan direksi Bank Kaltimtara tahun 2020, 2024, dan 2026, serta dokumen mutasi internal bank periode 2020–2022.
Jaksa juga menyerahkan buku pemutusan bidang organisasi halaman 674–677, berita acara cash opname tertanggal 17 Juli 2026, serta laporan hasil investigasi Bank Kaltimtara Kantor Cabang Tarakan tertanggal 6 Agustus 2026.
Barang bukti lainnya berupa rekening koran Bank BNI dan Bank Kaltimtara atas nama terdakwa untuk periode Januari 2025 hingga Juli 2026. Satu unit flashdisk merek ADATA berwarna biru putih yang berisi dua file rekaman CCTV turut masuk dalam daftar barang bukti.
Seluruh dokumen dan rekaman tersebut akan menjadi bagian dari materi pembuktian di persidangan. Namun, keterkaitan masing-masing barang bukti dengan perbuatan yang didakwakan masih harus diuji melalui proses persidangan.
Majelis hakim menjadwalkan sidang lanjutan pada Selasa (17/11/2026), dengan agenda kembali mendengarkan keterangan saksi dari penuntut umum.
“Agendanya tanggal 17 November, Selasa depan, saksi lagi dari penuntut umum,” ungkap Eric.
Pemeriksaan saksi berikutnya akan menjadi bagian penting dalam menguji dakwaan jaksa sebelum majelis hakim mempertimbangkan seluruh fakta dan alat bukti dalam perkara tersebut. (*)
Discussion about this post