NRT, TARAKAN : Minimnya alokasi anggaran untuk Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kota Tarakan menjadi perhatian Anggota Komisi I DPRD Tarakan, Rahmat Suparman. Ia menilai dukungan anggaran perlu ditingkatkan agar proses pembahasan hingga pengesahan sejumlah Peraturan Daerah (Perda) inisiatif DPRD dapat berjalan optimal.
Sorotan tersebut disampaikan Rahmat seusai mengikuti rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027, Rabu (18/11/2026).
Menurut Rahmat, alokasi anggaran untuk Bagian Hukum masih tergolong minim jika dibandingkan dengan kebutuhan pekerjaan yang harus ditangani. Terlebih, saat ini terdapat sejumlah Perda inisiatif yang tengah diperjuangkan DPRD agar segera disahkan.
“Tadi yang dibahas kurang lebih sama dengan tahun-tahun kemarin. Tapi yang menjadi perhatian khusus tadi di Sekretariat Daerah, di Bagian Hukum,” ujar Rahmat.
Ia menjelaskan, proses pembentukan Perda tidak berhenti pada penyusunan draf. Setiap produk hukum masih harus melalui tahapan pembahasan, penyesuaian, hingga harmonisasi dengan berbagai lembaga terkait.
Seluruh tahapan tersebut membutuhkan dukungan anggaran yang cukup agar proses legislasi tidak terhambat dan target pembentukan regulasi daerah dapat tercapai.
“Karena kita banyak produk Perda yang lagi kita perjuangkan untuk bisa disahkan. Makanya dengan anggaran yang tadi dijelaskan, memang sangat minim, jadi kita perlu perhatian di situ dan saya rasa perlu ada penambahan,” tegas politisi PKB tersebut.
Anggaran Pemerintahan Relatif Stabil
Di luar persoalan Bagian Hukum, Rahmat menyebutkan pembahasan anggaran pada sektor organisasi dan pemerintahan secara umum tidak menunjukkan perubahan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Menurutnya, belum terdapat program prioritas baru yang menonjol. Beberapa penyesuaian lebih banyak berkaitan dengan pendanaan urusan aparatur pemerintahan.
Meski sejumlah pos anggaran mengalami penurunan, Rahmat menilai penyesuaian tersebut belum sampai mengganggu pelaksanaan fungsi utama pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat.
“Walaupun penambahan tidak ada, malah turun, tapi enggak terlalu drastis dan tidak mengurangi fungsi dari pemerintahan itu,” pungkasnya.
Rahmat berharap kebutuhan anggaran Bagian Hukum dapat menjadi perhatian dalam pembahasan lanjutan KUA-PPAS APBD 2027. Dengan dukungan pendanaan yang memadai, proses pembentukan regulasi daerah diharapkan berjalan lebih efektif dan tidak terkendala persoalan administratif maupun harmonisasi. (**)






















Discussion about this post