NRT, TARAKAN : Dinas Perikanan Kota Tarakan mengusulkan pagu anggaran sebesar Rp6,55 miliar untuk tahun 2027. Namun, lebih dari Rp4 miliar di antaranya dialokasikan untuk belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara (ASN).
Rincian anggaran tersebut menjadi salah satu pembahasan Komisi II DPRD Kota Tarakan bersama Dinas Perikanan dalam pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027.
Anggota Komisi II DPRD Kota Tarakan, Abdul Kadir, ST, mengatakan total anggaran yang diusulkan Dinas Perikanan mencapai Rp6.552.461.931 atau sekitar Rp6,5 miliar. Dari jumlah tersebut, belanja pegawai menjadi komponen dengan alokasi terbesar.
“Totalnya anggaran perikanan itu Rp6.552.461.931, jadi sekitar Rp6,5 miliar totalnya semua. Yang mana itu yang paling besar memang penyediaan gaji dan tunjangan ASN, itu yang paling banyak,” ujar Abdul Kadir, Sabtu (21/11/2026).
Ia menjelaskan, alokasi untuk gaji dan tunjangan ASN menyerap anggaran lebih dari Rp4 miliar. Sementara anggaran lainnya digunakan untuk kebutuhan operasional rutin serta sejumlah program bantuan bagi masyarakat sektor perikanan.
Menurutnya, beberapa bantuan tersebut juga berasal dari pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD yang diarahkan untuk mendukung kebutuhan nelayan di Kota Tarakan.
“Sisanya itu kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya rutinitas saja saya lihat. Memang ada beberapa yang sudah pokir-pokiran ke dewan juga masuk untuk membantu nelayan-nelayan yang ada di Kota Tarakan,” jelasnya.
Bantuan Alat Tangkap hingga Budidaya
Abdul Kadir menyebut bantuan melalui skema pokir mencakup berbagai kebutuhan, baik untuk sektor perikanan tangkap maupun budidaya.
Bentuknya antara lain bantuan alat tangkap, mesin, hingga perlengkapan pendukung aktivitas nelayan. Bantuan juga menyasar masyarakat yang menjalankan usaha budidaya perikanan.
“Bantuannya bermacam-macam, alat tangkap, ada yang budidaya, bantuan budidaya juga ada. Itu ke nelayan-nelayan yang budidaya juga ada, alat tangkap ketinting, mesin begitu kan, pengadaan-pengadaan itu,” tambahnya.
Tiga Program Strategis Jadi Perhatian
Di luar pembahasan rincian anggaran, Komisi II DPRD bersama Dinas Perikanan turut menyoroti tiga program strategis yang dinilai perlu menjadi perhatian untuk tahun 2027.
“Ada tiga hal yang mungkin disampaikan oleh Dinas Perikanan yang mungkin perlu menjadi pemikiran kita bersama-sama,” katanya.
Program pertama adalah upaya menjaga stabilitas harga udang yang selama ini mengalami fluktuasi. Salah satu langkah yang diusulkan Dinas Perikanan ialah pembangunan fasilitas penyimpanan dingin atau cold storage yang diharapkan dapat direalisasikan pada 2027.
Program kedua adalah pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih yang merupakan program pemerintah pusat dengan pembiayaan murni dari APBN. Kawasan ini dirancang untuk mengintegrasikan berbagai fasilitas penunjang kebutuhan nelayan, seperti Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) dan cold storage, dalam satu lokasi pesisir dengan luas sekitar 500 meter persegi.
Sedangkan program ketiga menyasar revitalisasi tambak. Pemerintah berencana membangun tambak percontohan yang nantinya dapat menjadi acuan bagi para petambak dalam menerapkan praktik budidaya yang ideal.
Abdul Kadir menegaskan, Komisi II DPRD Kota Tarakan akan mendorong agar ketiga program tersebut dapat dipersiapkan dan direalisasikan sesuai rencana.
Ia berharap program-program tersebut tidak hanya masuk dalam perencanaan anggaran, tetapi juga dapat berjalan lancar dan memberikan dukungan nyata bagi perkembangan sektor perikanan serta kesejahteraan nelayan dan petambak di Tarakan. (**)






















Discussion about this post