NRT, TARAKAN : Persoalan sampah di Kota Tarakan menjadi perhatian serius DPRD dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027. Di tengah keterbatasan anggaran setelah penggabungan atau merger Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim), pelayanan pengelolaan sampah diminta tetap berjalan maksimal.
Dalam rapat pembahasan bersama Komisi III DPRD Kota Tarakan, terungkap bahwa anggaran gabungan kedua organisasi perangkat daerah (OPD) tersebut diproyeksikan berada di kisaran Rp45 miliar.
Kondisi ini menjadi perhatian Komisi III, mengingat persoalan sampah masih menjadi salah satu masalah lingkungan paling krusial di Bumi Paguntaka.
Ketua Komisi III DPRD Kota Tarakan, Randy Ramadhana Erdian, menegaskan keterbatasan fiskal daerah tidak boleh membuat kualitas pelayanan pengelolaan sampah menurun. Ia meminta DLH tetap mengoptimalkan kinerja petugas di lapangan agar persoalan sampah tidak semakin membebani masyarakat.
“Yang menjadi hal dasar terkait pelayanan, apalagi kalau DLH kan pasti kita berurusan dengan lingkungan hidup. Dalam hal ini paling krodit di Kota Tarakan kan sampah. Saya juga sampaikan, alhamdulillah mereka bisa maksimalkanlah,” ujar Randy, Sabtu (21/11/2026).
Jajaki Bantuan Pusat, Siapkan Alternatif Pengolahan Sampah
Di tengah keterbatasan anggaran daerah, Pemkot Tarakan mulai menjajaki dukungan pemerintah pusat untuk mencari solusi yang lebih konkret dalam menangani persoalan sampah.
Randy mengungkapkan, Kepala DLH telah menyampaikan adanya komunikasi intensif dengan kementerian terkait. Pembahasan tersebut diarahkan untuk menghadirkan alternatif sistem pengelolaan sampah yang diharapkan dapat diterapkan di Tarakan pada 2027.
Menurutnya, komunikasi yang dilakukan saat ini disebut sudah memasuki tahap lebih mendalam dan konkret. DPRD pun berharap upaya tersebut segera membuahkan hasil berupa dukungan atau bantuan dari pemerintah pusat.
“Tadi saya dapat informasi dari Kepala Dinas DLH bahwa sudah ada komunikasi-komunikasi dengan kementerian untuk segera mencari alternatif pengelolaan sampah di Kota Tarakan. Komunikasi sudah jauh lebih dalam dan lebih konkret terkait nanti tahun depan, semoga segera kita dapat bantuan dari pemerintah pusat,” jelasnya.
Randy menjelaskan, skema yang sedang dijajaki tidak hanya berfokus pada proses pengangkutan sampah, tetapi lebih diarahkan pada penanganan di tahap akhir pengolahan.
Ia berharap, jika dukungan pemerintah pusat tersebut terealisasi, persoalan penumpukan sampah yang selama ini dikeluhkan masyarakat dapat dikurangi secara signifikan.
“Yang jelas ini bukan sistem di perjalanannya, tapi sudah di akhir. Akhirnya nanti kita bisa urai permasalahan sampah. Ya minimal kalau bisa tidak ada penumpukan sampahlah,” tegasnya.
Meski demikian, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut belum bersedia membeberkan secara rinci konsep maupun teknologi yang diusulkan kepada kementerian. Sebab, skema pengelolaan sampah itu masih dalam tahap pembahasan dan pematangan.
“Kalau konsepnya, nanti kalau sudah pasti barang itu turun baru kita bisa cerita. Karena ini kan masih digodok,” pungkas Randy. (**)






















Discussion about this post