NRT, TARAKAN : Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tarakan diprediksi mengalami penurunan cukup tajam pada tahun anggaran 2027. Jika sebelumnya berada di kisaran Rp950 miliar, kini anggaran murni diperkirakan hanya mencapai Rp800 miliar lebih.
Penurunan tersebut menjadi salah satu perhatian DPRD Kota Tarakan dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027.
Wakil Ketua DPRD Kota Tarakan, Herman Hamid, mengungkapkan bahwa penyusutan anggaran dipengaruhi berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
“Sepertinya turun malahan. Dari kalau kita kemarin itu Rp950 miliar ya, ini sepertinya turun di angka Rp800 sekian (miliar),” ujar Herman saat ditemui di Gedung DPRD Kota Tarakan.
Menurutnya, berkurangnya dana transfer dari dua tingkatan pemerintahan tersebut berdampak langsung terhadap kemampuan fiskal daerah.
“Yang pertama dana transfer dari pusat berkurang juga, dan begitu juga sepertinya dana transfer dari provinsi,” jelasnya.
Pembahasan Anggaran Dikebut hingga Akhir November
Saat ini, pembahasan KUA-PPAS APBD 2027 masih berlangsung di tingkat komisi bersama masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja.
DPRD Tarakan telah menyusun jadwal pembahasan secara maraton agar seluruh tahapan dapat diselesaikan sesuai target. Rapat kerja Komisi I, II, dan III bersama OPD mitra dijadwalkan berlangsung pada 13–17 November.
Selanjutnya, pada 18 November, pembahasan dilanjutkan melalui rapat gabungan komisi untuk menyampaikan hasil pembahasan bersama mitra kerja.
Kemudian, pada 19–21 November, Badan Anggaran (Banggar) DPRD akan menggelar rapat kerja bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) guna membahas KUA-PPAS secara lebih menyeluruh.
Rangkaian proses tersebut ditargetkan berujung pada rapat paripurna pengambilan keputusan atau pengesahan anggaran pada 28 November.
Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur Tetap Jadi Prioritas
Meski ruang fiskal daerah diperkirakan menyempit, Herman memastikan penurunan APBD tidak boleh sampai mengorbankan pelayanan dasar kepada masyarakat.
Ia menegaskan, DPRD bersama Pemerintah Kota Tarakan tetap berkomitmen mengamankan alokasi belanja wajib atau mandatory spending, terutama untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Selain itu, pelayanan publik juga menjadi perhatian utama dalam penyusunan anggaran.
“Yang pertama itu yang pastinya kan mandatory spending, itu pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dan juga yang utama itu pelayanan publik,” tegasnya.
Herman pun optimistis program-program prioritas pemerintah daerah, termasuk pelayanan publik dan proyek tahun jamak (multiyears) yang telah direncanakan, tetap dapat berjalan sesuai ketentuan.
“Insyaallah (optimistis), karena itu menjadi skala prioritas dan komitmen antara legislatif dan eksekutif. Harapannya pelayanan publik tetap berjalan seperti sediakala, pendidikan dan kesehatan juga tetap berjalan dengan normal,” pungkasnya.
Dengan proyeksi anggaran yang lebih terbatas, DPRD berharap penyusunan APBD 2027 benar-benar mengedepankan kebutuhan mendasar masyarakat serta memastikan setiap program pemerintah daerah berjalan efektif dan tepat sasaran. (**)






















Discussion about this post