NRT, TARAKAN : Penurunan anggaran Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Tarakan dalam rancangan APBD 2027 menjadi perhatian Komisi I DPRD Tarakan. Di tengah keterbatasan anggaran, Disnaker justru didorong untuk memperkuat program peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal agar mampu bersaing dan memenuhi kebutuhan industri.
Sekretaris Komisi I DPRD Tarakan, Muhammad Safri, mengungkapkan anggaran Disnaker yang sebelumnya berada di kisaran Rp5,5 miliar pada 2026, kini diproyeksikan hanya sekitar Rp5,2 miliar. Artinya, terdapat pengurangan lebih dari Rp330 juta.
Hal tersebut disampaikan Safri seusai rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027, Rabu (18/11/2026).
“Kalau dari KUA-PPAS-nya ini, dibandingkan dengan tahun kemarin itu ada penurunan anggaran sekitar Rp330 juta lebih dari anggaran 2026 yang sekitar Rp5,5 miliar, dan sekarang kan sisa Rp5,2 miliar,” ujar Safri.
Meski anggaran mengalami pengurangan, Komisi I tetap memberikan perhatian khusus terhadap efektivitas program Disnaker, terutama dalam menyiapkan tenaga kerja lokal yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan dunia usaha dan industri.
Safri menilai, program pelatihan kerja tidak boleh terus berkutat pada jenis keterampilan yang sama setiap tahunnya. Pelatihan menjahit, barista, hingga pembuatan kue memang tetap dibutuhkan, tetapi Disnaker juga harus menghadirkan terobosan baru agar kemampuan peserta tidak menumpuk pada bidang tertentu saja.
“Jangan itu-itu saja yang diulang, nanti menumpuk skill-nya. Harus ada terobosan baru, skill-skill dan pelatihan-pelatihan yang disiapkan oleh Disnaker,” tegas politisi Partai Demokrat tersebut.
Pelatihan Harus Sesuai Kebutuhan Industri
Lebih jauh, Safri mendorong Disnaker agar tidak berjalan sendiri dalam menentukan jenis pelatihan. Koordinasi dengan perusahaan maupun investor yang masuk dan beroperasi di Tarakan dinilai penting untuk memetakan kebutuhan tenaga kerja secara nyata.
Dengan mengetahui kualifikasi, jenis pekerjaan, serta posisi yang dibutuhkan perusahaan, Disnaker dapat merancang pelatihan yang lebih tepat sasaran. Peserta tidak hanya memperoleh sertifikat, tetapi juga memiliki keterampilan yang relevan dengan peluang kerja yang tersedia.
“Harusnya koordinasi dengan perusahaan, kira-kira seperti apa lowongan apa yang dibutuhkan di sana, kemudian Disnaker harus menyiapkan pelatihan itu,” kata Safri.
Ia berharap, langkah tersebut dapat memperbesar kesempatan masyarakat Tarakan untuk mengisi berbagai posisi pekerjaan di daerahnya sendiri.
Menurutnya, peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal menjadi salah satu upaya agar masyarakat setempat tidak tertinggal dalam persaingan mendapatkan pekerjaan, termasuk ketika perusahaan dan investor membuka peluang kerja baru.
“Sehingga tidak ada lagi namanya tenaga kerja dari luar yang mengisi. Harapan kita tenaga kerja lokal yang harus mengisi pos-pos peluang kerja itu,” pungkasnya.
Selain peningkatan kualitas pelatihan, Komisi I DPRD Tarakan juga menyoroti pentingnya dukungan fasilitas ketenagakerjaan serta program perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja di Kota Tarakan.
DPRD berharap, keterbatasan anggaran tidak mengurangi upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kompetensi sekaligus memperluas perlindungan bagi tenaga kerja lokal. (**)






















Discussion about this post