NRT, TARAKAN : Ruang fiskal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tarakan semakin terbatas. Dalam rancangan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027, pagu anggaran instansi yang menjadi garda terdepan pelayanan administrasi kependudukan itu hanya dialokasikan sekitar Rp5,329 miliar.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Komisi I DPRD Kota Tarakan saat menggelar rapat pembahasan KUA-PPAS bersama Disdukcapil di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Rabu (18/11/2026).
Wakil Ketua Komisi I DPRD Tarakan, Baharudin, mengungkapkan anggaran yang diajukan Disdukcapil untuk 2027 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Meski tidak terlalu besar, penyusutan tersebut menambah tantangan bagi instansi dalam menjaga kelancaran pelayanan kepada masyarakat.
“Capil itu yang diajukan sesuai dengan KUA-PPAS kurang lebih dengan tahun kemarin. Memang ada penurunan sedikit, cuma tidak terlalu banyak,” ujar Baharudin.
Berdasarkan data pembahasan, pagu anggaran Disdukcapil dalam KUA-PPAS 2027 tercatat sebesar Rp5,329 miliar. Nilai tersebut lebih rendah sekitar Rp116 juta hingga Rp164 juta dibandingkan periode sebelumnya.
84 Persen Anggaran untuk Gaji
Persoalan yang menjadi perhatian DPRD bukan hanya penurunan pagu, tetapi juga komposisi belanja yang dinilai sangat terbatas. Sekitar 84 persen anggaran Disdukcapil terserap untuk membiayai gaji pegawai dan kebutuhan rutin.
Dengan porsi belanja pegawai yang begitu besar, ruang untuk memenuhi kebutuhan operasional kantor maupun peningkatan fasilitas pelayanan menjadi semakin sempit.
“Sekitar 84 persen itu untuk gaji, biaya rutin saja. Yang lain-lainnya untuk kebutuhan lain, kebutuhan kantor, untuk pelayanan. Tidak banyak sih, anggarannya memang tipis-tipis semua,” jelasnya.
Meski demikian, Disdukcapil tetap mengajukan sejumlah kebutuhan dasar untuk mendukung pelayanan administrasi kependudukan. Di antaranya pengadaan printer untuk pencetakan KTP elektronik serta perangkat fingerprint untuk keperluan absensi.
Baharudin menyebut, dalam pengajuan kali ini tidak terdapat usulan anggaran yang bersifat darurat. Kebutuhan yang disampaikan lebih diarahkan untuk menunjang operasional rutin agar pelayanan tetap berjalan.
DPRD Minta Pelayanan Tak Kendur
Di tengah keterbatasan anggaran, DPRD mengingatkan Disdukcapil agar tidak menjadikan kondisi fiskal sebagai alasan menurunnya kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Menurut Baharudin, pelayanan administrasi kependudukan merupakan kebutuhan dasar warga yang harus tetap berjalan normal, meskipun dukungan anggaran tidak terlalu besar.
“Pesan untuk Capil, meskipun anggaran sangat tipis, semangat harus tetap untuk pelayanan masyarakat. Pelayanan tetap normal seperti sekarang,” tegasnya.
Ia juga memastikan DPRD membuka ruang pembahasan apabila dalam pelaksanaannya nanti ditemukan kekurangan anggaran yang cukup signifikan, terutama untuk memenuhi kebutuhan operasional pelayanan hingga akhir tahun.
Salah satu opsi yang dapat diupayakan adalah melalui APBD Perubahan, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan mekanisme penganggaran yang berlaku.
DPRD berharap keterbatasan anggaran tidak menghambat masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan, mulai dari KTP elektronik, kartu keluarga, hingga berbagai layanan administrasi lainnya. (*)






















Discussion about this post