NRT, TARAKAN : DPRD Kota Tarakan mulai mengintensifkan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Di tengah proses tersebut, muncul proyeksi penurunan nilai APBD murni Tarakan dari sebelumnya sekitar Rp950 miliar menjadi Rp800 miliar lebih.
Wakil Ketua DPRD Kota Tarakan, Herman Hamid, mengatakan dokumen KUA-PPAS telah diserahkan pemerintah daerah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kepada DPRD untuk dibahas bersama.
Saat ini, pembahasan difokuskan pada rapat kerja masing-masing komisi bersama organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi mitra kerja.
“Kemarin pemerintah melalui TAPD menyampaikan KUA dan PPAS ke lembaga DPRD. Hari ini, 13 sampai 17 November, itu rapat kerja Komisi I, II, dan III bersama mitranya masing-masing,” ujar Herman Hamid, Rabu (18/11/2026).
Setelah pembahasan di tingkat komisi selesai, DPRD akan melanjutkan agenda melalui rapat gabungan komisi pada 18 November. Dalam rapat tersebut, masing-masing komisi menyampaikan hasil pembahasan bersama OPD mitra.
Selanjutnya, pada 19 hingga 21 November, pembahasan berlanjut melalui rapat kerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama TAPD.
DPRD menargetkan seluruh rangkaian pembahasan dapat dituntaskan hingga pengambilan keputusan atau pengesahan pada 28 November.
Dana Transfer Berkurang, APBD Tertekan
Di tengah pembahasan KUA-PPAS, Herman juga menyoroti proyeksi penurunan nilai APBD murni Kota Tarakan. Jika sebelumnya anggaran daerah berada di kisaran Rp950 miliar, tahun ini diperkirakan hanya berada di angka Rp800 miliar lebih.
Menurutnya, penurunan tersebut terutama dipengaruhi berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
Kondisi ini tentu menjadi tantangan dalam menyusun prioritas belanja daerah. Dengan ruang fiskal yang lebih terbatas, pemerintah daerah perlu memastikan program-program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat tetap mendapat perhatian.
Meski demikian, Herman menegaskan DPRD bersama pemerintah daerah tetap berkomitmen menjaga keberlangsungan program prioritas, terutama belanja wajib atau mandatory spending di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Pelayanan publik juga diharapkan tetap berjalan optimal meskipun kemampuan anggaran daerah mengalami tekanan.
Karena itu, pembahasan KUA-PPAS menjadi tahapan penting untuk menyelaraskan kemampuan keuangan daerah dengan kebutuhan pembangunan serta memastikan anggaran yang tersedia diarahkan pada program-program prioritas masyarakat Tarakan. (*)






















Discussion about this post