NRT, TARAKAN : Upaya memperkuat pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika di Kota Tarakan memasuki tahap lanjutan. Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Tarakan bersama Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK), Bagian Hukum, tim ahli, dan sejumlah pemangku kepentingan telah merampungkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).
Ketua Pansus Raperda P4GN DPRD Kota Tarakan, Harjo Solaika, mengatakan seluruh draf telah dibahas dengan mempertimbangkan berbagai masukan dari instansi penegak hukum maupun lembaga terkait. Pembahasan tersebut berlangsung sejak Selasa (17/11/2026).
“Alhamdulillah, tadi sudah selesai semua. Semua draf juga sudah kita bahas bersama, kita juga sudah banyak mendengarkan masukan dari semua stakeholder yang kita undang,” kata Harjo.
Meski pembahasan di tingkat pansus telah rampung, Raperda P4GN belum bisa langsung ditetapkan menjadi peraturan daerah. Masih ada dua tahapan penting yang harus dilalui, yakni harmonisasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur melalui mekanisme e-harmonisasi serta fasilitasi di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
Berdasarkan jadwal yang ditetapkan, proses harmonisasi ditargetkan selesai paling lambat 20 November, sedangkan fasilitasi di Biro Hukum Pemprov Kaltara dijadwalkan paling lambat 30 November.
Harjo berharap kedua tahapan tersebut dapat diselesaikan sesuai jadwal sehingga Raperda bisa memasuki proses akhir pada Desember 2026.
“Maka artinya untuk proses di dua lembaga itu kita upayakan bulan ini selesai. Paling lambat kalau tidak ada halangan, tidak ada agenda-agenda wajib di kantor yang mendesak, kita upayakan di Desember ini bisa diselesaikan,” ujarnya.
Sanksi Administratif hingga Pencabutan Izin Usaha
Dalam pembahasan terakhir, Harjo menyebut tidak terdapat perubahan besar pada substansi Raperda. Penyempurnaan lebih banyak dilakukan pada aspek redaksional, penyesuaian penulisan, serta penghapusan sejumlah pasal yang dinilai memiliki substansi serupa dengan ketentuan lainnya.
Pansus juga memberikan perhatian khusus terhadap pengaturan pendanaan serta bentuk sanksi bagi pihak yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam Raperda tersebut.
Harjo menegaskan, sanksi yang diatur dalam perda nantinya berada pada ranah administratif, termasuk kemungkinan pencabutan izin usaha. Raperda ini tidak mengatur sanksi pidana penjara karena hal tersebut berada di luar kewenangan pemerintah daerah dan harus mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi.
“Kalau sanksi di dalam perda ini, ya mungkin masuk dalam kategori sanksi administratif kemudian pencabutan izin usaha dan seterusnya. Kalau sanksi kurungan dan seterusnya itu kan di luar kewenangan kita, undang-undang juga tidak membenarkan itu,” tegasnya.
Sasar Pelajar hingga Dunia Usaha
Raperda P4GN dirancang untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat dan sektor di Kota Tarakan. Sasaran pengaturannya meliputi pelajar, mahasiswa, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), hingga perusahaan swasta.
Khusus sektor usaha swasta, terdapat sejumlah ketentuan yang disiapkan, di antaranya kewajiban tes urine bagi calon karyawan baru. Selain itu, Raperda juga memuat ketentuan mengenai fasilitas rehabilitasi bagi pecandu narkotika yang dikoordinasikan tanpa biaya hingga maksimal 12 kali pertemuan.
Dengan cakupan tersebut, regulasi ini diharapkan tidak hanya memperkuat upaya pencegahan di lingkungan pemerintahan, tetapi juga mendorong keterlibatan dunia pendidikan, perusahaan, dan masyarakat dalam menghadapi ancaman narkotika.
Setelah harmonisasi dan fasilitasi selesai, DPRD Kota Tarakan akan kembali menggelar rapat finalisasi untuk memastikan seluruh ketentuan telah sesuai dengan hasil evaluasi. Tahap berikutnya adalah rapat paripurna penetapan agar Raperda P4GN dapat disahkan menjadi Peraturan Daerah.
“Jadi ini kan pembahasan di kita, prosesnya masih ada dua tahapan lagi. Kita tunggu hasil harmonisasi, apakah apa yang kita bahas ini sudah dianggap tidak ada masalah oleh Kanwil. Setelah itu masih ada tahapan terakhir fasilitasi di Biro Hukum Pemprov, baru kita rapat paripurna penetapan,” pungkas Harjo. (*)






















Discussion about this post