NRT, Tarakan : Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Dino Andrian, kembali turun ke lapangan guna melaksanakan agenda Reses masa persidangan tahun 2026.
Dari lima titik pertemuan yang dijadwalkan, salah satu fokus utamanya adalah menemui kelompok tani di RT 02, Kelurahan Mamburungan Timur, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan.
Dalam pertemuan tersebut, Dino berdialog langsung dengan para petani yang tergabung dalam Komunitas Tani Tarakan. Berbagai keluhan dan kebutuhan mendesak disampaikan masyarakat guna menunjang produktivitas pertanian di wilayah tersebut.
Dino mengungkapkan aspirasi yang paling menonjol berkaitan dengan keberlanjutan infrastruktur pertanian. Ia mencatat Pemerintah Provinsi (Pemprov) sebelumnya telah membangun jalan usaha tani, namun kondisinya saat ini masih memerlukan penyempurnaan.
Politisi Hanura itu menjelaskan jalan yang sudah ada memerlukan sistem drainase yang baik agar tetap awet dan tidak mengganggu lahan pertanian.
Selain itu, petani berharap adanya bantuan alat mesin pertanian (Alsintan) modern untuk efisiensi kerja. Termasuk kebutuhan akan bibit berkualitas menjadi poin krusial yang diusulkan para kelompok tani.
Adanya usulan pembentukan dan penguatan kelompok tani baru, kata Dino memerlukan dukungan fasilitas ekonomi dari pemerintah.
“Aspirasi masyarakat menjadi garis perjuangan kami di Fraksi Hanura. Semua aspirasi, baik yang disampaikan dalam pertemuan resmi reses maupun diskusi informal, akan kami sampaikan ke pemerintah untuk diperjuangkan menjadi program kerja,” ujar Dino Andrian.
Terkait realisasi bantuan tersebut, Dino menjelaskan mengingat usulan ini masuk pada tahun anggaran 2026, terdapat dua skema yang memungkinkan untuk mengeksekusi program tersebut. Pertama melalui APBD Perubahan 2026 jadi prioritas terdekat jika kemampuan fiskal daerah mencukupi. Jika anggaran perubahan terbatas, usulan akan diperjuangkan secara maksimal di pembahasan tahun 2027.
Dino berkomitmen untuk segera berkoordinasi dengan dinas terkait agar administrasi dan teknis perbaikan jalan serta bantuan pengadaan barang bisa segera terdata dalam sistem perencanaan daerah. (*)
Discussion about this post