NRT, TARAKAN : Posisi geografis Kota Tarakan sebagai kota kepulauan sekaligus wilayah transit di kawasan perbatasan menjadi perhatian serius DPRD Kota Tarakan dalam upaya mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
Kondisi tersebut dinilai membutuhkan langkah penanganan yang lebih komprehensif. Tidak cukup hanya mengandalkan penindakan aparat penegak hukum, tetapi juga harus diperkuat melalui pencegahan sejak dini, deteksi dini, pemberdayaan masyarakat hingga rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika.
Hal itu menjadi salah satu perhatian Wakil Ketua DPRD Kota Tarakan, Herman Hamid, S.E., dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN).
Anggota Fraksi Demokrat tersebut mendukung agar pembahasan regulasi ini terus dimatangkan sehingga nantinya mampu menjadi landasan kuat bagi pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi ancaman narkotika.
“Menurut Fraksi Demokrat, upaya penanggulangan narkotika tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum, tetapi harus disertai pencegahan sejak dini, deteksi dini, pemberdayaan masyarakat, dan rehabilitasi,” ujar Herman Hamid, Rabu (18/11/2026).
Menurut Herman, Raperda P4GN harus dirancang secara aplikatif dan memiliki program yang jelas. Salah satu poin penting yang didorong Fraksi Demokrat adalah penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) P4GN yang terukur, memiliki target sasaran, serta dievaluasi secara berkala.
Dengan begitu, pelaksanaan program pencegahan dan pemberantasan narkotika tidak berhenti pada dokumen perencanaan, tetapi benar-benar dapat diukur hasil dan dampaknya.
Libatkan Keluarga hingga Tokoh Masyarakat
Herman juga menekankan pentingnya pembentukan Tim Terpadu P4GN yang dibarengi pembagian tugas dan tanggung jawab secara tegas. Tim tersebut diharapkan mampu memperkuat koordinasi antara Pemerintah Kota Tarakan, Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK), kepolisian, TNI, dunia pendidikan, serta elemen masyarakat.
Menurutnya, upaya membentengi masyarakat dari ancaman narkotika harus dimulai dari lingkungan terdekat. Karena itu, keluarga, sekolah, organisasi kepemudaan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat perlu dilibatkan secara aktif.
Partisipasi berbagai elemen tersebut dinilai penting agar edukasi dan pencegahan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas, terutama generasi muda yang perlu mendapatkan perlindungan dari ancaman penyalahgunaan narkotika.
Tak hanya pencegahan, Herman turut menyoroti pentingnya akses rehabilitasi medis dan sosial bagi masyarakat yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika.
Ia berharap pemerintah daerah memberikan perhatian nyata terhadap ketersediaan layanan rehabilitasi sehingga penanganan tidak semata-mata berorientasi pada penindakan, tetapi juga membuka ruang pemulihan bagi korban.
Jangan Berhenti di Aturan, Harus Ada Anggaran dan Program Nyata
Aspek lain yang tidak kalah penting, lanjut Herman, adalah dukungan perencanaan dan penganggaran. Seluruh program P4GN harus ditopang pembiayaan berkelanjutan dengan tetap menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
Fraksi Demokrat berharap Raperda tersebut nantinya tidak hanya mengatur kelembagaan dan pembagian kewenangan, tetapi juga melahirkan program konkret yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kami berharap Raperda ini nantinya tidak hanya menghasilkan pengaturan kelembagaan, tetapi juga melahirkan program nyata yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
Herman mendorong agar pembahasan Raperda P4GN terus berlanjut ke tahapan berikutnya dengan memperhatikan aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis, termasuk harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Melalui regulasi tersebut, DPRD berharap upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika di Kota Tarakan dapat berjalan lebih terarah, terkoordinasi, dan berkelanjutan demi melindungi masyarakat serta menyelamatkan masa depan generasi muda. (*)






















Discussion about this post