Penerapan WFH ASN Didukung DPRD Kaltara

NRT, Tanjung Selor : Kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) yang menerapkan sistem Work From Anywhere (WFA) atau bekerja dari mana saja kini mendapat dukungan penuh dari pihak legislatif.

Ketua DPRD Kaltara, H. Achmad Djufrie, menilai langkah ini sebagai terobosan efisiensi yang sejalan dengan arahan pemerintah pusat.

Dukungan tersebut ditegaskan Djufrie saat dikonfirmasi, Minggu (1/3/26). Menurut politisi Partai Gerindra ini, penerapan WFA bukanlah keinginan sepihak pemerintah daerah, melainkan upaya adaptasi terhadap sistem kerja modern yang sudah lebih dulu diterapkan di DKI Jakarta dan Kalimantan Timur (Kaltim).

“Sebenarnya itu kita mengikuti anjuran pemerintah pusat. Jadi bukan ujuk-ujuk keinginan pemerintah provinsi saja. Di daerah lain sudah jalan, dan kita pun sekarang sudah mulai (WFA setiap Jumat). Ini langkah yang benar dalam rangka efisiensi anggaran,” ujar Achmad Djufrie.

Meski mendukung penuh, Djufrie memberikan catatan terkait integritas para Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun tenaga non-ASN selama bekerja dari luar kantor. Ia tidak ingin fleksibilitas ini justru disalahartikan sebagai hari libur tambahan.

Politisi Gerindra itu mengungkapkan kekhawatirannya berdasarkan temuan di lapangan, di mana ada oknum pegawai yang sulit dihubungi untuk koordinasi kerja karena alasan yang tidak profesional.

“WFA itu artinya harus standby untuk menjalankan kerjaan yang ada. Jangan sampai WFA pada hari Jumat justru dipakai untuk pergi ke kebun atau malah tidur siang. Karena ada beberapa yang kita telepon, ternyata dia sedang tidur,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Djufrie menjelaskan kebijakan WFA ini juga menjadi solusi atas fenomena kantor kosong yang sering terjadi setiap hari Jumat. Selama ini, banyak pegawai yang masuk siang namun sudah terburu-buru pulang untuk salat Jumat dan seringkali tidak kembali lagi ke kantor.

Dengan sistem WFA, diharapkan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu meskipun pegawai tidak berada di meja kantor secara fisik.

“Prinsipnya DPRD mendukung, asalkan tidak lalai. Harus ada komitmen untuk tetap memberikan layanan prima sesuai tupoksi masing-masing. Jangan sampai yang mau koordinasi jadi susah karena pegawainya tidak siaga,” pungkasnya.(*)